Presiden Dimohon Segera Aktifkan Provinsi Papua Tengah

APY

Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah bermohon kepada pemerintahan baru di bawah  Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar segera mengaktifkan Provinsi Papua Tengah dengan menerbitkan Inpres tentang percepatan pengaktifan Provinsi Papua Tengah sebagai suatu provinsi yang sudah ada bersamaan dengan lahirnya Provinsi Papua Barat, namun terabaikan selama ini.

Hal itu diungkapkan Koordinator Komite Reaktivitas dan Realisasi Pengaktifan Provinsi Papua Tengah, Drs. Anselmus Petrus Youw, M.Si.

Dikatakan, pihaknya tidak meminta pemerkaran provinsi baru di Papua sebagaimana wacana yang sedang berkembang saat ini, namun yang mereka minta adalah pengaktifan kembali Provinsi Papua Tengah tersebut yang sudah lahir tanggal 4 Oktober 1999.

“Kami mendukung Gubernur Papua tolak pemekaran Provinsi Baru di Papua, tapi kami minta Gubernur mendukung pengaktifan Provinsi Papua Tengah yang dibentuk bersamaan dengan Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Mimika dengan UU 45 tahun 1999 tanggal 4 Oktober dengan SK Presiden, dengan penjabat Gubernur Drs. Herman Monim yang saat itu telah dilantik bersamaan dengan Caretaker Papua Barat yang ada sampai saat ini,”katanya.

Diungkapkan, eksisnya Provinsi Papua Barat karena adanya Inpres nomor 1 tahun 2003 di jaman Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

“Dengan dasar itulah kami juga minta di Pemerintahan Jokowi yang konon diusung PDI-P ini juga menerbitkan inpres untuk mengaktifkan Provinsi Papua Tengah, sehingga kedua provinsi yang lahir dari satu undang-udang yang sama ini  tidak dibeda-bedakan,”katanya.

Dijelaskan, dengan melihat latar belakang lahirnya Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat ini bukan permintaan Rakyat, justru itu tawaran dari Pemerintah Pusat melalui usulan Gubernur Papua (provinsi induk) dan persetujuan DPR Papua tahun 1999 setelah kembalinya tim 100 delegasi Papua menghadap Presiden RI JB Habibie tanggal 26 Februari 1999 untuk meminta Papua lepas dari NKRI, karena semua pembangunan terlambat. Maka jawaban pemerintah Pusat kepada Delegasi Papua adalah akan memberikan Otonomi Khusus dan Papua boleh mekar lebih dari 1 provinsi, maka setelah kembali Gubernur dan DPRD Provinsi Irian Jaya (saat itu)  mengusulkan tambahan 2 provinsi yaitu Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Barat.

Berdasarkan usulan itulah sehingga lahirlah UU nomor 45 tahun 1999, pada tanggal 4 Oktober 1999 dan ditindaklanjuti dengan Surat keputusan presiden RI nomor 327/M/tahun 1999 tentang pengangkatan Drs. Herman Monim sebagai penjabat Gubernur Irian Jaya tengah dan Brigjen TNI Mar (purn) Abraham OA Atururi sebagai penjabat Gubernur Irian Jaya Barat tanggal  5 Oktober 1999.

Dijelaskan, proses perjuangan pengaktifan Provinsi Papua Tengah dilaksanakan sejak Juli tahun 2001 S/d sekarang dalam proses itu pernah keluar RUU 2 kali terakhir dengan Ampres Nomor R.66/Pres/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 dan diteruskan oleh DPR dan Presiden Lama kepada pemerintah DPR RI yang baru periode 2014-2019.

Dalam perjalanan waktu yang panjang, maka RUU terakhir sudah ada di DPR RI periode 2014-2019 untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU Provinsi dan Kabupaten Serta Kota Madya sebanyak 65 DOB yang disetujui SBY tanggal 27 Desember 2013,  termasuk RUU Provinsi Papua Tengah diperjuangkan oleh Komite Reaktivitas dan Realisasi Pengaktifan Provinsi Papua Tengah (KRRPPPT) sejak Juli 2001 S/d sekarang yang dikoordinir langsung Drs. Naselmus Petrus Youw, M.Si.

“KRRPPPT sudah memiliki rekomendasi untuk pembentukan Provinsi Papua Tengah SK Persetujuan Gubernur, DPR Papua  dan MRP oleh penjabat Gubenur Lama, DPR Papua yang lama dan MRP, sehingga sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan RUU menjadi UU Provinsi Papua Tengah oleh Presiden RI dan DPR RI periode 2014-2019. Dengan demikian Komite memohon kepada Gubernur Papua untuk menyetujui dan mendukung persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi induk yang lama, karena provinsi Papua Tengah bukan pemekaran Provinsi Baru, tetapi tinggal diaktifkan kembali  dengan UU tersendiri,”harapnya.

Disinggung soal ibu Kota Provinsi Papua Tengah, dikatakan itu terserah pusat. Meskipun studi kelayakan menyatakan lebih tepat di Nabire. “ Tapi itu terserah pusat saja, bagi kami tidak jadi masalah,”katanya.

(BP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *