Pernyataan Sikap Suku Yerisiam Gua Kepada PT Pasific Mining Jaya

(Sekretaris Suku Besar Yerisiam, Roberthino Hanebora)

Suku Besar Yerisiam Gua, adalah salah satu suku pribumi Kabupaten Nabire, yang secara kewilayahan pemerintah, berada di Desa Sima, Distrik Yaur, Nabire, Papua. Suku Besar Yerisiam Gua menganut dan melekat pada sistim Komunal. Tapi juga segala keputusan harus berasas dan mengedepankan keputusan Kolektif dalam sebuah para-para adat termasuk, hadirnya sebuah investasi.

Yang kemudian ketika diterjemahkan dalam konteks sebuah Negara : Suku Besar Yerisiam Gua termasuk dalam Masyarakat Hukum Adat karena : Suku Besar Yerisiam Gua mempunyai sejarah istiadat, sejarah kepemilikan dan nilai-nilai adat, maka hal itu diakui oleh Negara. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dipertegas dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada, Pasal 18B ayat (2) telah menjamin bahwa : ‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Dari isi ayat di atas maka Negara mengakui dan menghormati hak-hak tradisional masyarakat Hukum Adat salah satunya yaitu : Hak Ulayat atas Tanah Masyarakat Adat. Eksitensi Masyarakat Adat Khususnya di Papua merasa ada lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang : Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dan lebih dipertegas dengan : Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang : Hak Ulayat Masyarakat Adat.

Sudah 16 tahun Provinsi Papua berlaku Otonomi Khusus namun sampai saat ini masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang diambil alih oleh pemerintah bahkan yang lagi marak di masyarakat adat belakangan ini adalah Pemilik Modal perusahan maupun industri atas hak masyarakat adat.

Berhubung dengan penjelasan singkat profil Suku Besar Yerisiam Gua tapi juga gambaran umum tentang persoalan yang dihadapi secara umum di Papua oleh masyarAkat adat. Kami ingin menyampaikan terkait PT. Pacific Mining Jaya yang bergerak di bidang usaha pertambangan emas di Kabupaten Nabire Papua, sebagai berikut :

1. PT. Pacific Mining Jaya mendapatkan izin di wilayah adat Suku Besar Yerisiam Gua, dengan luas : 21,530 Ha, IUP : SK. Gubernur Provinsi Papua, Nomor : 065-43/2011. PT. Pacific Mining Jaya.

2. Selama ini tidak pernah ada pemberitahuan dari Instansi yang mengurusi Sumber Daya Alam, seperti : Distamben Kabupaten dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi tentang adanya izin usaha PT. Pacific Mining Jaya di wilayah adat Suku Besar Yerisiam Gua.

3. Klaim IUP PT. Pacific Mining Jaya di wilayah Suku Besar Yerisiam Gua, tanpa sepengetahuan tapi juga izin dari pemilik ulayat setempat, ini pun sama seperti suku kerabat, di ulayat Suku Besar Wate, Kabupaten Nabire dan di wilayah Suku Mee Kabupaten Paniai.

Oleh sebab itu, kami dari Suku Besar Yerisiam Gua, Desa Sima, Distrik Yaur, Nabire-Papua, sebagai pemilik veto dan kolektif, atas tanah yang berada izin pertambangan PT. Pacific Mining Jaya merasa perlu menyampaikan beberapa hal :

1. Kepemilikan IUP oleh PT. Pacific Mining Jaya melalui : SK : Gubernur Provinsi Papua, Nomor : 065-43/2011, PT. Pacific Mining Jaya, denga luas areal 21,530 Ha. Dianggap oleh Suku Besar Yerisiam Gua adalah ILEGAL karena tanpa sepengetahun dan izin kolektif Suku Besar Yerisiam Gua, Desa Sima,Distrik Yaur, Nabire-Papua, sebagai pemilik hak veto wilayah tersebut.

2. Suku Besar Yerisiam Gua, Kampung Sima, Distrik Yaur, Nabire-Papua, sebagai pemilik hak tanah yang dicaplok oleh PT. Pacific Mining Jaya, Meminta Dengan Tegas Kepada Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Untuk meninjau ulang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Pacific Mining Jaya, yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Papua, karena terkesan ada konspirasi dalam memperoleh IUP tersebut, yang melibatkan pejabat instansi terkait tapi juga hal terpenting tanpa izin pemilik ulayat.

3. Suku Besar Yerisiam Gua meminta kepada Menteri ESDM untuk mengintruksikan kepada seluruh jajaranya dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten agar tidak lagi mengeluarkan izin apapun kepada PT. Pacific Mining Jaya dalam beberapa saat kedepan karena telah terjadi pecaplokan wilayah masayarakat adat.

4. Perlu diketahui juga bahwa PT.Pacific Mining Jaya dengan luas : 21.530 Ha, IUP : SK. Gubernur Provinsi Papua, Nomor : 065-43/2011. Menurut yang diketahui wilayah tersebut adalah, kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Cagar Alam.

5. Berhubung point : 1,2,3 dan 4 maka kami berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, menseriusi dan menelusuri persoalan ini sehingga tidak mengorbangkan masyarakat adat atau menimbulkan konflik yang berbuntut pada mengorbangkan rakyat. Demikian Surat ini disampaikan dan sangat diharapkan responnya. Terimakasih…! “TUHAN DAN TULANG BELULANG LELUHUR NEGERI PAPUA MEMBERKTI”.

Dibuat di : Navandu, 04 April 2017

Kepala Suku Besar Yerisiam Gua Tembusan Juga Disampaikan Kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Jakarta.

2. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Republik Indonesai di Jakarta.

3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua di Jayapura.

5. Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura.

6. Ketua Dewan Adat Papua (DAP) di Jayapura.

7. Kepala Polisi Daerah (KAPOLDA) Papua di Jayapura.

8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua di Jayapura.

9. Kepala Badan Lingkungn Hidup (BLH) Provinsi Papua di Jayapura.

10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jaayapura.

11. Direktur Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) Republik Indonesia di Jakarta

12. Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Republik Indonesia di Jakarta.

13. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Republik Indonesia di Jakarta.

14. Direktur Yayasan Pusaka Republik Indonesia di Jakarta.

15. Arsip/Tertinggal.

(Roberthino Hanebora)

[Nabire.Net]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *