Pemprov Papua Tengah Gelar Rakor Pemantapan Pengelolaan Transfer Ke Daerah

Nabire, 11 Oktober 2024 – Dalam rangka memperkuat peran daerah dalam pembangunan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi “Pembinaan dan Pengawasan Transfer Ke Daerah” diselenggarakan di Aula Kantor Gubernur Nabire, Jumat (11/10/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk PLH Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev, serta Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Bapak Dr. Sumule Tumbo, SE., MM, dan kepala dinas serta pejabat tinggi dari pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Damanik, S.STP., MM, mewakili Pj Gubernur menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 mengenai Pengelolaan Transfer Ke Daerah merupakan wujud nyata semangat pemerintah pusat untuk memperkuat peran daerah. Peraturan ini memberikan arahan jelas mengenai mekanisme transfer dana yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Semua ini bertujuan untuk mendukung daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Transfer ke daerah yang diatur dalam PP 37 Tahun 2023 juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperhatikan kondisi keuangan daerah. Alokasi DAU didesain untuk memastikan daerah mendapatkan dukungan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. DAK, di sisi lain, akan dialokasikan untuk membiayai program prioritas dan kebutuhan pembangunan yang bersifat fisik dan non-fisik di daerah.

“Rapat Koordinasi ini memiliki nilai strategis dalam menyamakan persepsi dan menyusun langkah-langkah konkret terkait tata kelola keuangan daerah, khususnya di Papua Tengah. Diharapkan melalui forum ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan, memastikan pelaksanaan anggaran yang akuntabel, serta meminimalisir kendala-kendala yang menghambat penyerapan anggaran,” ungkap Damanik.

Di akhir sambutannya, Damanik mengajak seluruh kepala daerah, pejabat terkait, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus bekerja keras dan berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ini penting tidak hanya untuk mencapai target kinerja, tetapi juga demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah secara keseluruhan.

[Nabire.Net]