INFO NABIRE INFO PAPUA
Home » Blog » Pemblokiran Internet Di Papua Tuai Kecaman Dari Warga Nabire Dan Berbagai Pihak

Pemblokiran Internet Di Papua Tuai Kecaman Dari Warga Nabire Dan Berbagai Pihak

(Warga kecam Kominfo atas kebijakan pemblokiran internet di Papua)

Nabire – Pasca diblokir 21 Agustus lalu, hingga saat ini belum diketahui pasti kapan jaringan internet milik Telkomsel di kabupaten Nabire akan diaktifkan kembali.

Akibat pemblokiran layanan internet milik Telkomsel, warga Nabire mengaku kesal dan kecewa dengan kebijakan pemerintah yang memblokir internet.

(Baca Juga : Cegah Hoax Dan Provokasi, Jaringan Internet Telkomsel Di Nabire Dimatikan)

Menurut warga Nabire, seharusnya layanan internet tidak perlu diblokir, karena selain mengganggu komunikasi warga maupun aktivitas warga yang bergantung pada internet, warga mengakui bahwa selama ini tidak ada informasi hoax atau provokasi di Nabire.

Robi warga Siriwini kepada Nabire.Net mengaku jengkel akibat pemblokiran ini. Pasalnya jualan onlinenya menjadi macet sejak pemblokiran berlaku,.

Demikian halnya dengan Nanang, warga kampung Kimi, Distrik Teluk Kimi Nabire. Nanang terpaksa harus mengakses internet di warnet yang ada di kota Nabire, walaupun jaraknya cukup jauh dari rumahnya.

Walaupun layanan internet milik Telkomsel diblokir, tidak demikian dengan layanan Indihome milik Telkom maupun provider lain yang mengandalkan satelit.

Saat meminta keterangan dari Corporate Communications Telkomsel Regional Papua Maluku, Muhammad Kadri, Jumat malam (23/08), ia menjelaskan bahwa operator tidak bisa melakukan apa-apa karena hal tersebut merupakan kebijakan Kementerian Kominfo RI.

Seperti diketahui, Kementerian Komunikasi & Informatika (Kominfo) RI, membenarkan bahwa telah dilakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat.

(Baca Juga : Kominfo RI Blokir Sementara Layanan Data Telekomunikasi Di Seluruh Papua)

Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Ferdinandus Setu selaku Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo RI, yang diterima oleh Nabire.Net, rabu malam (21/08).

Dalam rilis pers tersebut, dijelaskan bahwa pemblokiran sementara yang dilakukan oleh Kominfo di Papua dan Papua Barat, bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di kedua provinsi tersebut.

Hal itu juga sudah dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Sehingga mulai Rabu (21/08), Kominfo melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi di Papua dan Papua Barat hingga situasi di tanah Papua kembali normal dan kondusif.



Selain warga Nabire secara khusus dan warga Papua, kebijakan Kominfo juga mendapat kecaman dari berbagai pihak. Seperti dikutip dari Kompas, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net), Damar Juniarto menyatakan, pembatasan dan pemblokiran akses internet menyebabkan masyarakat Papua dan Papua Barat terhambat dalam mengabarkan situasi keselamatan diri mereka.

Pembatasan dan pemblokiran juga menganggu perputaran roda perekonomian, menghambat kegiatan masyarakat yang mengandalkan internet.

Lanjutnya, pemblokiran Internet di Papua adalah perbuatan melawan hukum. Menyikapi hal tersebut, lanjutnya, SAFEnet sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara mengeluarkan petisi online “Nyalakan Lagi Internet di Papua dan Papua Barat” lewat platform change.org.

Kecaman yang sama datang dari ICT Watch. Menurut pihak ICT Watch, pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat merupakan bentuk diskriminasi kepada masyarakat Papua. Pasalnya, pemblokiran dilakukan ketika Kemenkominfo hanya menemukan dua hoaks yang dianggap menambah ricuh kerusuhan di Papua.

Program Koordinator ICT Watch, Indriyatno Banyumurti seharusnya pemerintah tak membelenggu hak digital masyarakat Papua.

“Bukan malah membelenggu yang saya pikir ini semakin membuat diskriminasi yang lebih lanjut terhadap masyarakat Papua,” kata Indriyatno saat ditemui usai aksi unjuk rasa pembukaan akses internet di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (23/8), seperti dilansir dari CNN.

Indriyatno mengatakan seharusnya akar permasalahan kerusuhan Papua dibereskan terlebih dahulu oleh pemerintah. Akar utama kerusuhan di Papua, baginya adalah rasisme kepada masyarakat Papua.

[Nabire.Net]


Post Related

Leave a Reply

Your email address will not be published.