“Memposisikan Afirmatif Untuk Adat Dalam Pengalokasian Dana Otsus Papua Di Kabupaten/Kota”

 

Pengertian, Affirmative Action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu.

Dalam pengalokasian dana otsus, ada 6% dana afirmasi, dalam pemahaman saya untuk konteks papua, kelompok yang harus mendapat perlakuan istimewa adalah kelompok Agama, Adat dan Perempuan. Itu artinya masing masing kelompok harus mendapat 2% dari dana otsus yang turun ke kabupaten/kota.

Yang menjadi pertanyaan adalah sudahkah para Bupati melakukan hal ini, jika sudah berapa nilainya apakah masing masing diplot 2% atau sesuka hati. Setelah membaca perdasus Papua No 25 tahun 2013 tentang Pengalokasian Dana Otsus Papua, saya lihat peruntukan afirmatif ini tidak tegas dan tidak jelas untuk siapa, tetapi saya lihat seperti biasanya dana afirmatif itu untuk Adat, Perempuan dan Agama masing masing 2%.

Dana Otsus untuk Adat

Untuk itu tahun ini, saya harapkan kepada semua bupati agar dapat memberikan masing masing dana 2-4% kepada adat dan kelompok perempuan dari dana otsus. Kelompok agama saya lihat Pak Gubernur punya kebijakan jelas 10% untukk lembaga agama.

Kepada Badan Keuangan Daerah Papua agar dalam melayani konsultasi APBD Kabupaten hal ini harus diperhatikan. Kita harus ingat dalam berbagai masalah di daerah adatlah yang selalu didepan untuk tangani masalah sehingga penghormatan dan dukungan dengan dana juga harus diberikan.

Sekarang yangg jadi soal siapa yang berhak dapat dana itu, yang berhak adalah lembaga adat suku yg telah lama ada seperti; Lemasa Timika, Lemasko Timika, BMA Suku Wate Nabire, Suku Yerisiam Nabire, DAS Sentani, LMA Malind Anim, serta Dewan Adat Daerah/ LMA di daerah yang terpilih dan mendapat legitimasi rakyat melalui musyawarah adat di daerah bukan yang pegang SK tanpa musywarah karena Adat bukan SKPD sehingga hanya bermodal SK.

Sekali lagi saya ingatkan para Bupati tolong alokasikan dana sekian persen dari dana otsus di kabupaten untuk Lembaga Adat/ dewan adat di daerah.

Dalam tugas pengawasan kami akan cek ke setiap kabupaten/kota apakah mereka sudah mengalokasikan dana tersebut sesuai peruntukannya untuk Adat ataukah dibuat sesuka hati.

Dan kepada Badan Keuangan Papua saya minta agar segera membuat regulasinya melalui Peraturan Gubernur (Pergub) agar menjadi Patokan.

Salam
John Gobai
Anggota DPR Papua

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *