Kasus dugaan korupsi pembangunan 2 lapangan terbang di Kabupaten Nabire semakin berkembang

Kasus dugaan korupsi pembangunan 2 lapangan terbang di Kabupaten Nabire semakin berkembang. Jika Polda Papua menyebut dugaan kerugian negara hanya Rp 2 M, namun hasil audit BPK mencapai Rp8 M.

“Alokasi dana untuk pembangunan lapangan terbang di dua distrik Rp17M bersumber dari APBD 2011. Tapi realisasi kegiatan tidak mencapai 100 persen. Bahkan, BPK sudah membeberkan temuannya, ada kerugian negara Rp 8 milliar,” ungkap Yohanes Tebay salag satu tokoh masyarakat Nabire melalui telepon selulenya, Senin (4/3) kemarin.

Jadi, lanjutnya kerugian bukan hanya Rp2 M tapi 8 M. “Hasil audit BPK sudah jelas, mestinya ini yang digunakan aparat penegak hukum sebagai dasar memproses para pelaku korupsi,”tandasnya. Ia melanjutkan, masyarakat Nabire sangat mendukung komitmen Kapolda untuk memberantas korupsi.  “Masyarakat Nabire mendukung penuh komitmen Kapolda Papua dalam pembrantasan korupsi, kalau memang terbukti tangkap dan adili siapapun dia, mau bupati kah kepala dinas kah semua harus diproses, sebab koruptor sama dengan separatis dan teroris penghianat bangsa,”tukasnya.

Menurut dia,  pembangunan dua lapangan terbang, di dua distrik lebih banyak dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. “Lapangan terbang di dua distrik itu dibangun secara swadaya oleh masyarakat, setelah selesai baru kemudian bupati memberikan bantuan sekitar Rp300 juta, lalu bupati mengklaim yang membangun lapangan terbang,” bebernya.

Anggota DPR Papua Hagar Aksamina Madai juga mensinyalir  ada  penyimpangan dalam pembangunan Lapter di Distrik Dikea dan Lokodemi.  Namun perlu investigasi lebih jauh guna  membuktikannya. “Saya pribadi membantu masyarakat yang berswadaya membangun Lapter tersebut  2010 lalu. 2011 barulah Pemda Nabire memasukkannya dalam APBD 2011 dimana per Lapter dianggarkan Rp. 1 miliar. Jadi untuk dua Lapter Rp. 2 miliar,” ucap Hagar Madai.

Akhir 2012  bupati Nabire mengunjungi Lapter tersebut lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300 juta. Saat itu bupati mengaku dana tersebut adalah bantuan.  “Lapangan terbang sudah jadi baru dia ke sana kemudian mengklaim  dia yang bangun lapter  lantas membuat laporan pertanggungjawaban. Padahal dibangun oleh swadaya masyarakat,”paparnya.

Untuk itu, Polda Papua harus mengusut tuntas dugaan penyimpangan itu. “Direktur Reserse Kriminal khusus harus turun langsung melakukan invetigasi,”pintanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *