John Gobai : Berapa Dana Otsus Untuk Masyarakat Adat Papua Di Setiap Kabupaten/Kota ?

Jayapura – Hal mendasar disusunnya UU No 21 Tahun 2001 salah satunya adalah pengakuan, perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat, karena itu sejak LukMen menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, mereka telah mèmasukan satu poin untuk porsi dana kabupaten agar dialokasikan yaitu dana afirmasi 6% yang harus diberikan kepada adat, perempuan dan agama.untuk itu kami ingin mempertanyakan dana otsus untuk adat sesuai Perdasus Papua No 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Otsus Papua di Kabupaten/ Kota.

Dasar Hukum

Peruntukan Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota Pasal 11(1) Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan untuk:

a. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh persen) yang penganggarannya untuk membiayai PAUD, Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;

b. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas persen) yang penganggarannya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan
rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;

c. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 20% (dua puluh persen) yang penganggarannya dialokasikan untuk perkreditan usaha ekonomi rakyat, dana bergulir,
subsidi harga kebutuhan sembilan bahan pokok, dan pengembangan komoditi unggulan;

d. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh persen)yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih, dan telekomunikasi;

e. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli,dan kelompok perempuan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 6% (enam
persen);

f. Membiayai perencanaan dan pengawasan pemerintah daerah, monitoring dan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan yang penganggarannya dialokasikan maksimal 4 % (empat persen).

Peruntukan

(2) Pembiayaan Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperuntukkan untuk aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
(3) Pedoman teknis pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran atas Dana Otonomi Khusus bagian Kabupaten/Kota yang bersangkutan.(5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Adakah Perbup ?

Sejak Lukmen menjadi Gubernur telah dibuat Perdasus No 25 Tahun 2013 sekarang menjadi pertanyaan? Sudahkah para bupati, membuat peraturan bupati untuk mengalokasikan sesuai dengan Perdasus ataukah sesuka hati Tim Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota?

Ada 6% Dana Afirmatif maka harusnya dibagi masing masing 2% bukan hanya menganak emaskan satu sektor saja, ini yang harus diperhatikan oleh para bupati dan dikawal oleh masyarakat. Pemprov juga haruslah dalam evaluasi harus dapat mengevaluasi sudahkah daerah melaksanakannya.

Berapa untuk Adat ?

Saya ingatkan sudah jelas bagi kita, sesuai dengan aturan dana afirmasi 6% untuk agama, adat dan perempuan. Jelas jika dibagi 3 maka masing masing 2%.

Lalu bagaimana untuk adat, bahwa adat harus mendapat 2%, artinya kalo dana otsus ke kabupaten 100 Milyar maka adat harus mendapat 2 Milyar Contoh; Di Mimika disana ada 2 suku asli maka masing masing harus mendapat 1 Milyar begitu juga dengan kabupaten lain.

Kalo tidak ada lembaga adat suku tapi ada Dewan Adat maka Dewan Adatnya harus dikasih 2% dari total dana otsus. Jadi kalo dana 100 Milyar maka adat harus mendapat 2 Milyar.

Penutup

Hal ini haruslah menjadi perhatian Pemprov Papua pada saat melakukan evaluasi dana otsus bagi kabupaten/kota, akan lebih baik juga agar Pemprov Papua membuat Instruksi Gubernur Papua dan Bupati harus membuat Peraturan Bupati jangan main sesuka hati itu duit rakyat. Ingat hal mendasar Otsus salah satunya adalah Pengakuan dan Penghormatan Hak hak masyarakat adat sehingga berikanlah hak adat kepada adat sesuai dengan aturan dalam Perubahan kedua Perdasus No 25 Tahun 2013 .

Salam
John NR Gobai, Anggota DPR Papua

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *