Evaluasi & Penataan Ulang Ijin Tambang Di Papua

Jayapura – Sesuai dengan kewenangan, Gubernur Papua mencabut Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2011 dan Ingub No 1 Tahun 2011, karena telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta mencabut IUP-IUP yang dikeluarkan dengan dasar Pergub tersebut karena UU No 23 Tahun 2014 tidak dapat berlaku surut.

Pemprov Papua harus mengakui bahwa pemberian ijin dengan dasar hukum Pergub No 41 Tahun 2011 khususnya ijin dalam satu wilayah kabupaten dan lintas kabupaten tanpa rekomendasi Bupati, baik dua Bupati atau satu Bupati adalah salah besar dan bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009, karena sebelum adanya UU No 23 Tahun 2014 IUP utk 1 WIUP adalah kewenangan Bupati bukan Gubernur seperti yang disebutkan dalam Pergub Papua No 41 Tahun 2011.

Evaluasi Tambang

Pemprov Papua harus melakukan evaluasi ulang dengan melibatkan berbagai pihak terhadap perijinan sesuai dengan Pasal 4, Permen ESDM 43 Tahun 2015 tentang Tatacara Evaluasi Penerbitan IUP Mineral dan Batubara.

Gubernur Memiliki Kewenangan evaluasi dan pencabutan serta penciutan (Pengurangan wilayah) IUP;
Melakukan Verifikasi Faktual dilapangan IUP dan Pertambangan Rakyat yang aktif dan tidak aktif, kumpulkan semua Pemegang IUP IUP dari para Bupati, Kepala Dinas ESDM se-Papua, agar diperoleh gambaran tentang kondisi obyektif kegiatan pertambangan

Sesuai dengan Peraturan Mentri ESDM RI No 34 Tahun 2017 tentang perijinan di bidang pertambangan mineral dan batubara. memberikan IUP kepada yang nyata sedang bekerja. Selanjutnya disampaikan kepada Dirjen MINERBA Kementrian ESDM RI untuk memperoleh sertifikat Clean and Clear;

Saran

Sesuai dengan Pasal 404 UU No 23 Tahun 2014, Pemprov diperintahkan melakukan penataan melalui apa yg disebut P3D, untuk itu Dinas ESDM Papua harus melakukan penataan ulang IUP, dengan melibatkan semua pihak di Papua dengan penciutan wilayah yang terlalu luas yang dimiliki oleh satu orang, dan pencabutan terhadap ijin provinsi untuk WIUP yg sebenarnya menjadi kewenangan Bupati, dan IUP lokasinya telah ada sebelum adanya IUP Provinsi atau telah ada sebelum UU No 4 Tahun 2009 sesuai dengan Pasal 24 UU No 4 Tahun 2009.

Tetapkan dulu wilayah kelola untuk anak papua, berikan mereka ijin tambang baik IUP maupun IPR. Jika tidak, maka jika dilakukan penegakan hukum oleh KPK maka yang harus disalahkan adalah Dinas ESDM Papua dan Gubernur Papua dan Stafnya yang pada tahun 2011 mengeluarkan ijin dan membuat Pergub Papua No 41 Tahun 2011.

*Penulis adalah Anggota DPR Papua, John N.R Gobai

[Nabire.Net]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *