DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Ketua Dan Anggota KPU Nabire

(Tiga anggota KPU Nabire saat mengikuti persidangan dugaan pelanggaran Kode Etik DKPP)

Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 233-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Kamis (17/10/2019), bertempat di ruang sidang DKPP Lantai 5 Jakarta.

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis DKPP, Prof. Muhammad Alhamid, S.IP, M.Si, menghadirkan Pengadu, Kristianus Agapa yang merupakan (Caleg) DPRD Provinsi Papua, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5 dari Daerah Pemilihan III Papua, didampingi Kuasa Hukumnya Heriyanto.

(Pengadu Persidangan, Kristianus Agapa dan Kuasa Hukumnya)

Selain itu dihadirkan dalam sidang ini 3 orang teradu masing-masing Ketua KPU Nabire, Wilhelmus Degey, Daniel Denny Marin dan Jhoni Kambu.

Hadir juga pihak terkait yaitu Ketua Bawaslu Nabire Markus Madai dan anggota Bawaslu, Yulianus Nokuwo dan Adriana Sahempa.

(Tiga anggota Bawaslu Nabire)

Dalam sidang ini, pengadu mengadukan dugaan pemalsuan identitas salah satu anggota KPU Nabire atas nama Jhoni Kambu, status PNS anggota KPU atas nama Denny Marin, serta pelanggaran KEPP lantaran bersama-sama telah mengeluarkan dan menetapkan berita acara hasil penghitungan suara melalui sertifikat hasil penghitungan suara yang sangat berbeda jauh selisihnya dengan rekapitulasi yang dimiliki oleh PPD dan saksi-saksi, dibuktikan dengan adanya perubahan Formulir DA1 ke DB1 pada Daerah Pemilihan Teluk Kimi Kabupaten Nabire.

(Ketua Majelis DKPP, Prof. Muhammad Alhamid, S.IP, M.Si)

Terkait pengaduan identitas anggota KPU Nabire atas nama Jhoni Kambu, pengadu meragukan umur Jhoni Kambu dan status PNS Teradu Denny Marin.

Namun menurut Teradu selaku Ketua KPU Nabire, dirinya menganggap aduan tersebut error in persona. Ia menjelaskan bahwa Jhoni Kambu dan Denny Marin ditetapkan sebagai Anggota KPU Nabire melalui tahapan seleksi Administratif. Tim seleksi telah mengumumkan dan menyatakan bahwa keduanya telah lulus seleksi administratif.

(Baca Juga : Investigasi : Benarkah Usia Anggota KPU Nabire Ini Belum Mencapai 30 Tahun ?)

Jika Pengadu meragukan umur dan status PNS kedua anggota KPU Nabire, Pengadu dapat mengajukan keberatan kepada KPU RI, sebab KPU RI telah menyatakan keduanya telah lolos tahapan seleksi administratif. Untuk itu aduan Pengadu tidak tepat ditujukan kepada keduanya, oleh karenanya aduan pengadu haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.



Dalam sidang ini, Pengadu juga menduga KPU Nabire telah melanggar KEPP lantaran bersama-sama telah mengeluarkan dan menetapkan berita acara hasil penghitungan suara melalui sertifikat hasil penghitungan suara yang sangat berbeda jauh selisihnya dengan rekapitulasi yang dimiliki oleh PPD dan saksi-saksi. Hal itu dibuktikan adanya perubahan Formulir DA1 ke DB1 pada Daerah Pemilihan Teluk Kimi Kabupaten Nabire.

Kemudian, para Teradu diduga secara sengaja melakukan perubahan Hasil Perolehan Suara pada Formulir DA1 ke Formulir DB1.

Dalam sidang, para Teradu menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Wilhelmus menegaskan bahwa seluruh jenjang penghitungan di Distrik Teluk Kimi Nabire berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dalam pokok aduan yang diajukan Pengadu menjadi tidak jelas.

Ketua majelis menskorsing sidang pemeriksaan pertama ini dengan mengagendakan sidang ke-2. Menanggapi aduan Pengadu dan keterangan Teradu terkait peralihan suara, ketua majelis meminta agar Pengadu kembali menyiapkan rincian di TPS yang menurutnya perolehan suaranya hilang, juga disertai data. Sedangkan Teradu juga membuat jawaban terkait hal tersebut, kemudian dilengkapi kembali terkait perbaikan permohonan Pengadu atas penambahan Teradu untuk Anggota KPU Kabupaten Nabire lainnya.

[Nabire.Net]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *