Dewan Adat Papua & DPRD Nabire Minta Pemkab Nabire Hati-Hati keluarkan Ijin Pertambangan

3

Dewan Adat Papua dan DPRD Kabupaten Nabire meminta kepada Pemkab Nabire berhati-hati dalam mengeluarkan izin bagi perusahaan tambang.

“Pemerintah daerah harus berhati-hati mengeluarkan izin bagi perusahaan tambang. Izin pertambangan ini tidak bisa dikeluarkan dengan mengajak satu atau dua orang karena kepemilikan tanah di Papua  dimiliki secara kolektif,” kata kata Sekretaris II Dewan Adat Papua, John Gobay.

Kepemilikan koletif di sini artinya oleh sekelompok orang, satu marga atau satu suku.

“Tanah hak ulayat bukan dimiliki oleh ketua dewan adat, ketua lembaga adat, ataupun organisasi adat lainnya. Tetapi tanah hak ulayat, kepemilikannya adalah masyarakat adat,” katanya.

Gobay mengaku memiliki bukti bahwa sebagian besar perusahan tambang emas di Nabire tidak memiliki izin resmi. “Akibatnya, Ini yang sering menimbulkan konflik antar masyarakat. Bahkan kesempatan untuk mengadu domba warga,” jelasnya.

Kasus terbaru yang ditemukannya, mengenai satu perusahan yang  menggarap di dua wilayah adat serta dua provinsi.

“Jangan ada orang yang membawa bintang kejora atau teriak merdeka saja yang pemerintah suruh tangkap. Tapi yang curi mas dan rampas hak-hak adat dibiarkan,” sindirnya.

Ditempat terpisah sekretaris  komisi A DPRD Nabire, Maria Alom mengakui perusahaan tambang di Kabupaten Nabire banyak tidak memiliki alamat lengkap dan tak ada papan nama.

“Jangan kios saja yang di suruh minta alamat, suruh pasang papan nama dan bayar pajak, tapi perusahaan tambang juga harus agar bisa meningkatkan PAD Nabire. Kami amati, pemerintah seakan-akan melindungi Investor khususnya perusahan tambang,” tegasnya.

(Jubi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *