92 ASN Nabire Naik Pangkat, Bupati Mesak: Tidak Disiplin Terancam Sanksi

Nabire, 13 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) awal bulan April 2026 yang dirangkaikan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, pensiun, serta sertifikat ujian dinas dan penyesuaian ijazah, Senin (13/4/2026).

Bupati Nabire, Mesak Magai, secara langsung menyerahkan dokumen tersebut kepada perwakilan ASN penerima dalam kegiatan yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire.

Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 92 ASN menerima kenaikan pangkat, yang terdiri dari 13 orang golongan II, 45 orang golongan III, dan 34 orang golongan IV. Selain itu, 5 ASN memasuki masa pensiun dan 39 ASN menerima penyesuaian ijazah.

Untuk hasil ujian dinas, tercatat 18 ASN lulus tingkat I dan 1 ASN lulus tingkat II.

Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bagian penting dalam pembinaan karier ASN sekaligus upaya meningkatkan profesionalisme birokrasi di Kabupaten Nabire.

Menurutnya, disiplin ASN menjadi kunci utama dalam mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan komitmennya untuk menegakkan disiplin ASN secara tegas. Ia menyatakan bahwa ASN yang tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau tidak masuk kerja sampai 10 hari, bisa kita proses sampai pemberhentian. Ini untuk menegakkan aturan,” tegas Bupati Mesak Magai.

Selain soal disiplin kerja, Bupati juga mengingatkan ASN agar tidak menyalahgunakan jabatan, termasuk memindahkan aset milik pemerintah tanpa prosedur resmi. Pelanggaran berat, menurutnya, dapat berujung pada mutasi ke daerah terpencil.

Ia juga menyampaikan harapan kepada pejabat yang baru dilantik, termasuk Sekretaris Daerah, agar mampu membawa perubahan menuju birokrasi yang lebih profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nabire diharapkan mampu menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di wilayah Papua Tengah.

[Nabire.Net/Musa Boma]