Upah Minim, Tanggung Jawab Besar, Kesejahteraan Operator Dapodik Di Nabire Perlu Diperhatikan

Keberadaan tenaga operator data dan pokok pendidikan (Dapodik) masih dipandang sebelah mata baik itu posisinya maupun upah yang diterima dari pemerintah.

Operator pendataan pendidikan sangat penting dalam administrasi sekolah baik untuk pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS), dana bantuan sekolah gratis (BSG), data siswa, data guru, sertifikasi guru, inventaris sekolah bahkan pendataan untuk pembagian kartu Indonesia pintar (KIP) dan lainnya sebagainya.

Namun belum ada aturan yang jelas mengenai kedudukan dan pembayaran upah operator. Padahal, operator ini bisa dikatakan sebagai rohnya administrasi sekolah terkait untuk pencairan berbagai dana dan juga data mengenai sekolah.

Kepada Nabire.Net, salah seorang Operator Dapodik Nabire, yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, selama ini, pembayaran gaji operator hanya berdasarkan kebijakan dari kepala sekolah dan tergantung dari jumlah siswa yang dialokasikan dari dana BOS dan itu sangat minim. Demikian di sekolah swasta juga tidak beda jauh upahnya, hanya segelintir sekolah saja yang upahnya lumayan.

Oleh karena itu dirinya berharap agar pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan kabupaten Nabire dan pihak sekolah bisa memperhatikan mengenai upah minimum serta kedudukan operator di sekolah. Sebab, selama ini belum ada payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Belum lagi upahnya yang sangat jauh dari kata cukup.

Lebih lanjut dirinya berharap, ada kesetaraan kedudukan operator pendataan pendidikan, pasalnya kebanyakan operator ini adalah guru honorer maupun PNS yang mendapatkan tugas tambahan.

Kalau bisa ada penghargaan bagi operator agar disamakan dengan wakil kepala sekolah. Dimana wakil kepala sekolah tersebut mendapatkan penghargaan 12 jam mengajar, mengingat sebagian besar operator adalah guru yang mendapat tugas tambahan.

Selama ini, dirinya mengakui, untuk mengisi pulsa modem dan uang transportasi untuk pelatihan dan mengirimkan data fisik Dapodik harus mengeluarkan uang pribadi terlebih dulu, baru nanti ketika dana BOS cair baru akan diganti.

Tambahnya, untuk pelatihan guru dan kegiatan sekolah lainnya bisa dianggarkan dan sudah ada aturannya. Sedangkan administrasi yang paling penting ini masih disepelekan, padahal kalau Dapodik macet maka semua dana akan macet baik dari dana BOS, BSG maupun sertifikasi guru. Belum lagi yang terkadang kami memakai laptop dan uang pribadi untuk mengisi modem, bahkan jika pengiriman data melalui online disiang hari terganggu maka dilanjutkan di rumah sampai data tersebut terverifikasi, jika listrik tidak padam atau jaringan seluler tidak terganggu.

[Nabire.Net]