Tutup Kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Verifikasi Delapan Area Renaksi KPK, Ini Pesan Pj.Gubernur Papua Tengah

Nabire, Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., diwakili Pj.Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., M.M., menutup kegiatan Evaluasi dan Pendampingan Verifikasi Delapan Area Renaksi KPK oleh Verifikator Kemendagri kepada Pemprov Papua Tengah.

Penutupan tersebut dilaksanakan Rabu (22/11/2023) siang, di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Merdeka, Nabire.

(Baca Juga : Pj.Gubernur Papua Tengah Dorong Peningkatan Nilai MCP Provinsi Papua Tengah)

Kegiatan ini dihadiri oleh  Kepala  SKPD  Provinsi dan  Kepala  SKPD  pada  8  Kabupaten di Wilayah  Provinsi  Papua  Tengah  beserta  Admin  MCP  serta  Admin  pada  masing-masing  Area Intervensi  KPK  yang  bertanggung jawab  dalam  pengisian Indikator dan Sub Indikator.

Hadir juga Tim Verifikator dari Kementerian Dalam Negeri dan Inspektur Provinsi Papua Tengah serta Inspektur dan Kepala SKPD di delapan kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Ribka Haluk menyampaikan  terima kasih  dan memberikan penghargaan  kepada  Tim  Verifikator  Kementrian  Dalam Negeri   yang  telah  berkenan  untuk  datang  ke Nabire   untuk   memberikan  pendampingan  dan  pembekalan  kepada  Pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa  waktu  untuk menginput  dokumen sesuai  Indikator  dan Sub  Indikator  dari  8 Area  Renaksi  KPK tinggal kurang lebih satu bulan lagi. Oleh sebab itu guna pencapaian target nilai MCP  Provinsi  Papua Tengah diatas 50% sesuai jadwal penginputan pemenuhan  dokumen sesuai indikator/sub indikator  dari 8 Area  diharapkan bisa tercapai sesuai dengan target dari masing-masing area,” kata Pj.Gubernur Papua Tengah dalam sambutan tertulisnya.

Dalam  pencapaian  target  nilai  MCP   dalam  pelaksanaan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di Provinsi  Papua  Tengah  tidak  terlepas  dari  Komitmen  Kepala  Daerah  serta  keseriusan  Kepala  Perangkat  Daerah   untuk  memenuhi  Dokumen  yang  diminta  dalam  8 Area  Renaksi  KPK

Kepada  Inspektur  Provinsi   dan  Kabupaten serta para Admin MCP untuk selalu memperhatikan alokasi  waktu  pelaksanaan  pengimputan  dokumen   pada  Tahun  2023   yang  tinggal  1 Bulan  lagi   sesuai  Jadwal  dan  waktu  yang telah  ditetapkan  untuk  menginput , agar  Pelaksanaan  Kegiatan yang kita laksanakan  selama  3 Hari  ini  tidak sia-sia  begitu saja, tetapi  dapat membawa perbaikan atas   pengelolaan Tata Pemerintahan yang baik  di Provinsi Papua Tengah dalam mensejahterakan rakyat sesuai Visi dan Amanat  Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai  Hasil  pelaksanaan  Kegiatan  Pendampingan  dari  Kemendagri  pada 8 Area Renaksi  KPK sejak tanggal 20 s/d 22 November dengan capaian dan Target Nilai  MCP  serta Progres Pengimputan dokumen selama pelaksanaan Pendampingan sejak tanggal 20 s/d 22 November   adalah  89 Eviden dengan rincian sebagai  berikut :

“Berdasarkan progres tersebut maka saya memerintahkan kepada pimpinan OPD yang menjadi area intervensi KPK untuk segera melengkapi eviden yang masih kurang sebelum aplikasi MCP ditutup. Dan kepada para Bupati agar mengintruksikan kepada para Kepala OPD terkait yang bertanggung jawab terhadap Indikator/Sub Indikator Renaksi KPK,” pungkas Pj.Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]