Sejumlah Kepala Suku & Tokoh Adat Tolak Penjabat Bupati Dari Luar Nabire

Nabire, Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Nabire, sejumlah Kepala Suku dan Tokoh Adat yang ada di Nabire menolak hadirnya Penjabat Bupati Nabire dari luar Nabire.

Hal itu disepakati bersama pada hari Sabtu (27/03/21) oleh para Kepala Suku dan Tokoh Adat yang terdiri dari suku pesisir serta perwakilan suku-suku dari wilayah pegunungan.

Dalam pertemuan tersebut, para Kepala Suku dan Tokoh Adat meminta agar Penjabat Bupati Nabire harus merupakan warga Nabire sendiri.

Menurut para Kepala Suku dan Tokoh Adat, Nabire butuh sosok Penjabat Bupati yang telah mengenal masyarakat Nabire dan memahami kondisi daerah setempat.

Adapun surat pernyataan penolakan Penjabat Bupati Nabire dari luar Nabire akan dikirimkan kepada Mendagri untuk dipertimbangkan.

Menurut para Kepala Suku dan Tokoh Adat, Pelaksana Harian Bupati Nabire saat ini, Daniel Maipon, dianggap sudah mengenal situasi daerah. Hal itu berguna untuk mempermudah koordinasi antar masyarakat dengan pemerintah jelang PSU Pilkada Nabire.

Inisiatif menolak Penjabat Bupati Nabire didasarkan pengalaman beberapa tahun silam terkait pengelolaan situasi di Nabire.

[Nabire.Net/Reyn.W]