Rakor TPID Papua Tengah Dalam Rangka Antisipasi Lonjakan Harga Bapok Jelang NATARU 2023

Nabire, Dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga Bahan Pokok (Bapok) jelang Natal dan Tahun Baru, telah dilaksanakan  Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Tengah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Menjelang Natal dan Tahun Baru (NATARU) Tahun 2023 di Provinsi Papua Tengah.

Acara yang dilaksanakan di Aula LPP RRI Nabire, Senin (27/11/2023) tersebut, dibuka oleh Plh. Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM., mewakili Pj.Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM.

Hadir juga Wakapolres Nabire, Dandim 1705/Nabire, Kepala BPS Nabire, Kepala Perum Bulog Kanca Nabire, para Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah dan di kabupaten Nabire, serta para Distributor di kabupaten Nabire selaku leading sector.

Mengawali sambutannya, Anwar Damanik mengatakan, pertemuan kali ini untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pengendalian harga atau inflasi di Provinsi Papua Tengah khususnya di kabupaten Nabire yang menjadi kabupaten penyangga untuk empat kabupaten yaitu Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya.

Tim TPID Papua Tengah telah terbentuk berdasarkan SK Gubernur Papua Tengah Nomor 26 Tahun 2023 dengan tugas utama mengendalikan harga atau inflasi, secara khusus menjelang Natal dan Tahun Baru.

“Seperti diketahui, menjelang hari Natal dan Tahun Baru, harga-harga akan melonjak sehingga perlu menjaga kenaikan harga tidak terlalu tinggi, dan komoditi yang berpotensi meningkatkan inflasi perlu diintervensi pemerintah daerah. Kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak dan bahan bakar lainnya sangat berpotensi untuk peningkatan inflasi di daerah,” tutur Anwar Damanik.

Dijelaskan, rapat ini sangat penting untuk membahas kesiapan dan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam menghadapi lonjakan permintaan dan potensi harga barang-barang ketubuhan pokok.

Selain itu, rapat ini juga untuk meningkatkan kerjasama pemerintah, unsur keamanan dan stakeholder lainnya dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi, guna memastikan kebutuhan masyarakat, dapat terpenuhi dengan harga terjangkau.

Dikatakan Plh. Sekda Papua Tengah, ada dua komoditi yang perlu dibahas pada rapat ini. Yang pertama adalah komoditi yang didatangkan dari luar, Yang kedua adalah bahan pokok yang merupakan pangan lokal yang bisa diproduksi di delapan kabupaten, terutama kabupaten Nabire dan Mimika. Kabupaten Nabire selaku penyangga atau kabupaten utama dalam menyiapkan kebutuhan bahan pokok ini baik dari luar daerah, dan juga sebagai daerah pertanian yang sangat luas. Kalau disini harga tinggi maka diatas (pedalaman) harga akan tinggi.

“Kami sangat membutuhkan data dari para pelaku pasar. Data yang masuk ke kami kurang lebih 15 distributor atau pemasok yang selama ini memasok barang di Nabire. Kami sangat mengharapkan data yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira rata-rata kebutuhan kita untuk setiap bulannya berapa? Khusus untuk bulan Desember ini berapa? Kami dari pemerintah provinsi Papua Tengah mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi pertemuan ini, pada akhirnya kami akan mengkolaborasikan hal ini dengan pemerintah kabupaten. Kalau harga di luar sana sudah naik dan tiba di Nabire naik, tolong kami dilaporkan supaya kita bisa mengambil langkah-langkah intervensi. Kebijakan nasional saat ini, pemerintah dalam melakukan intervensi pasar tidak harus pasar murah, mungkin bisa diintervensi dari sisi subsidi ke distributor. Karena setiap pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk mengendalikan inflasi. Kami mengharapkan keterbukaan dari stakeholder khususnya para pelaku pasar yang mendatangkan barang dari luar ke kabupaten Nabire. Kami berharap kepada Dinas Ketahanan Pangan kabupaten Nabire bisa menganalisa data sehingga barang tidak perlu didatangkan dari luar Papua. Kita berharap di rapat ini, data-data ini ada sehingga bisa diambil langkah-langkah signifikan atau langsung menuju sasaran,” urai Plh.Sekda Papua Tengah, Anwar Damanik.

Lanjut ditambahkan, pemerintah juga berharap ada keterlibatan dari pihak keamanan untuk mengatasi inflasi, karena biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru akan ada gesekan-gesekan terutama yang berkaitan dengan pasokan barang ke tiga kabupaten di gunung yaitu Paniai, Deiyai dan Dogiyai. Sesuai arahan dari pusat, kita harus antisipasi hal-hal ini. Sehingga hal-hal seperti pemalangan jalan dan gangguan kamtibmas lainnya bisa diantisipasi.

“Kita bisa mengatasi ini dan salah satu di rapat kita ini, kita akan membuat berita acara kesepakatan bersama. Kalau bisa ada keterbukaan harga. Kami sangat berharap, kita mulai lembaran baru dengan keterbukaan tetapi tidak mengesampingkan proses bisnis yang sudah dijalankan oleh para pelaku usaha,” beber Anwar Damanik.

“Sampai saat ini provinsi Papua Tengah belum mempunyai basis data terkait rata-rata kebutuhan per bulan berapa khususnya di bulan Desember. Kita nanti akan menyepakati dengan para pelaku pasar juga dengan Perum Bulog dan BPS, kira-kira penyumbang komoditi tertinggi atau komoditi apa yang harus diintervensi,”tegasnya.

“Atas nama pemerintah provinsi Papua Tengah, Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Tengah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Menjelang Natal dan Tahun Baru (NATARU) Tahun 2023 di Provinsi Papua Tengah, dengan resmi saya nyatakan dibuka,” tutup Plh. Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik.

[Nabire.Net]