Pro Dan Kontra Sistem Seleksi CPNS 2018 Di Papua

Presiden Joko Widodo telah memberi lampu hijau terhadap permintaan Pemprov Papua untuk melaksanakan seleksi CPNS tahun 2018 dengan sistem offline. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Gubernur Papua dan para Bupati dari 29 kabupaten se-Papua, di Istana Bogor, Jumat malam (05/10).

Namun Presiden Jokowi meminta Pemprov Papua dan Pemkab se-Papua untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), 8 Oktober nanti.

Isyarat untuk menyetujui pelaksanaan tes CPNS dengan sistem offline oleh Presiden mendapat apresiasi dari warga Papua khususnya para Netizen.

Namun tak sedikit juga Netizen yang kecewa dengan penolakan tes online. Menurut mereka, langkah pemerintah daerah untuk menolak tes CPNS secara online adalah suatu langkah mundur. Dengan kata lain, pemerintah daerah dinilai tidak siap menghadapi era modern, dan hal itu menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah sendiri.

Pro dan kontra sistem tes CPNS tahun 2018 memang telah mengemuka sebulan terakhir. Sejumlah warga di daerah termasuk di Nabire telah menggelar aksi demo menolak pelaksanaan tes CPNS secara online yang dinilai belum bisa diterapkan di Papua, tentu dengan sejumlah alasan.

Bukan rahasia umum jika salah satu alasan utama penolakan tes CPNS dengan sistem online di Papua adalah jaringan internet yang belum stabil, khususnya di Nabire dan kabupaten lainnya di wilayah pegunungan tengah Papua.

Memang benar ketersediaan jaringan internet yang stabil sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tes CPNS online, disamping hal lain seperti pasokan listrik. Tidak bisa dipungkiri hal tersebut memang belum memadai di Papua.

Selain itu, faktor lainnya seperti minimnya jatah CPNS bagi OAP (walaupun pemerintah telah memberikan formasi khusus bagi putra-putri asli Papua), kemudian proses registrasi secara online, pemahaman akan iptek di daerah yang masih kurang, serta persiapan panitia di daerah yang belum terlihat, secara riil masih kita jumpai hingga saat ini di daerah.

Namun jika semua faktor pendukung diatas bisa dijamin tersedia baik oleh Panitia Pusat maupun pemerintah daerah, seleksi CPNS dengan sistem online akan lebih menguntungkan dibanding tes offline.

Kelebihan Tes CPNS Secara Online Dibanding Offline

Salah satu kelebihan tes CPNS dengan sistem online yakni semua proses seleksi berjalan dengan transparan dan hasilnya bisa diketahui langsung oleh peserta tes. Selain itu tes online akan lebih praktis dan efektif pelaksanaannya, tanpa kompromi antara peserta dengan panitia maupun pengawas ujian.

Disamping itu, tes CPNS secara online akan menutup pintu untuk sistem lama yang tidak jujur, seperti titipan pejabat, pesan sponsor, atau pengaruh dari orang-orang berduit. Tak ada perlakuan istimewa kepada peserta seleksi CPNS dengan sistem online, karena semua penilaian dilaksanakan secara obyektif sesuai kemampuan peserta seleksi.

Hasil akhir dari seleksi CPNS secara online akan memberikan kepuasan tersendiri bagi para pesertanya. Jika peserta tersebut secara langsung mengetahui bahwa dirinya lulus seleksi secara online, pasti ada kepuasan tersendiri dan ucapan syukur atas perjuangan dan hasil keringatnya sendiri.

Demikian halnya dengan peserta yang tidak lulus, secara obyektif mereka bisa mengetahui secara langsung kekurangan mereka, tanpa harus mencurigai ada pihak-pihak yang menjegal mereka dalam seleksi CPNS.

Berbeda dengan seleksi online, tes offline atau manual justru memiliki banyak kekurangan dalam hal transparansi. Selain kurang efektif dan kurang praktis, tes offline juga rentan terhadap kecurangan.

Kurangnya keterbukaan pada penentuan hasil seleksi CPNS tentu akan mendatangkan kecurigaan bagi peserta tes yang menganggap tes cpns secara offline hanya akan menguntungkan calon peserta yang memiliki kedekatan dengan pejabat-pejabat di daerah, atau mereka yang memiliki duit banyak yang kemungkinan lulusnya lebih besar.

Kemenpan-RB dan Pemerintah Daerah Harus Menjamin Tes CPNS Offline Berjalan Jujur

Pemerintah dan warga di Papua mau tidak mau, suka tidak suka, tidak bisa menolak perkembangan teknologi. Seharusnya momen penerimaan CPNS dengan sistem online bisa menjadi cambuk bagi pemerintah di daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologinya seperti pelayanan internet, pengembangan SDM khususnya OAP yang bisa menguasai teknologi, dan lain sebagainya.

Jika hal ini tidak diantisipasi, maka Papua kedepannya akan semakin tertinggal dari daerah lain dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan kemungkinan besar pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 di Papua mengadopsi sistem lama, maka Kementerian PAN-RB harus bisa menjamin bahwa pelaksanaan tes CPNS berlangsung dengan jujur dan tanpa kecurangan.

Kemenpan-RB juga harus menjamin tes CPNS 2018 di Papua bebas  dari nepotisme, tanpa peserta titipan, tanpa pesan sponsor dan lain sebagainya, disamping benar-benar mengakomodir Orang Asli Papua dalam seleksi CPNS tahun ini.

Minat untuk menjadi CPNS memang masih sangat besar di Indonesia, khususnya di Papua, namun dengan seleksi yang berkualitas, akan lahir CPNS yang benar-benar mengabdikan hidupnya untuk negara dan rakyat, diposisikan sesuai kemampuan dan kapabilitasnya, serta siap melayani dimanapun khususnya di tempat-tempat terpencil. Hal itu salah satunya bisa diwujudkan dengan seleksi CPNS yang berjalan dengan jujur, transparan dan kompetitif.

[Nabire.Net]