Plt. Bupati Biak Minta KPK Audit Seluruh Pejabat Di Biak

Bertempat di Gedung Dharma Wanita, kabupaten Biak Numfor, senin 9 Juli 2018, telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi & Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Biak Numfor bekerjasama dengan Tim Koordinasi Supervisi Pengecehan KPK RI dan Tim Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Papua.

Hadir dalam rapat ini, Plt. Bupati Biak, Herry Ario Naap, Maruli Tua dan Suyadi dari Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK dan Kansiana Salle bersama Arnold Thetool dari Tim Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Papua.

Seperti dikutip Nabire.Net dari laman Facebook Humas Pro Biak, Plt. Herry Naap dalam arahannya meminta kabupaten Biak harus berani berbuka diri dan berani mereformasi birokrasi pemerintahan, dan haslnya akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat dari mulai perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya.

Herry Naap juga ingin agar Biak dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Papua, salah satunya melalui implementasi aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Biak, dimana program itu harus menjadi program unggulan untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

“Silahkan audit semua, mulai dari Plt.Bupati, Sekda, semua OPD, kepala distrik/kelurahan sampai kepala kampung, oleh sebab itu videotron dengan besaran pendapatan, pengeluaran hingga penerima hibah akan siap dibuat sebagai salah satu wujud tranparansi anggaran di Biak, karena banyak yang baku tolak biar terima hibah tapi bilang tidak supaya di situ semua bisa lihat demikian juga dengan kepala distrik dan kepala kampung. Uang keluar kiri kanan tapi Plt.Bupati kena sasaran terus, karena sistem pelaporannya tidak berjalan maksimal, akhirnya saling menuduh”, tegas Herry.

Diakhir sambutannya, Plt. Bupati Biak menegaskan dirinya siap memberantas korupsi yang ada di Biak sehingga opini Disclaimer tidak terulang lagi.

Sebelumnya mewakili tim rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Papua, Kansiana Salle SH, mengharapkan bahwa apa yang menjadi kemajuan provinsi dapat diikuti.

“Primadona kami adalah perencanaan atas rekomendasi KPK kita sudah menyerahkannya” terang Kansiana yang adalah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua.

Acara yang diawali dengan doa oleh Pdt. Aldy Karniku dihadiri, Ketua DPRD Zeth Sandy, Wakil Ketua Godlief J.W.Kawer, dan sejumlah anggota DPRD, pejabat yang mewakili Kajari Biak, seluruh OPD/kantor/badan, kepala distrik, kelurahan, dan kampung dan mengikuti seluruh materi yang disampaikan Maruli Tua dan moderator kepala inspektur Biak Mahasunu.

[Nabire.Net]