Petrus Badokapa: Mimika Harus Hargai Tapal Batas Adat yang Sudah Ada

Deiyai, 13 November 2025 – Hingga kini, persoalan tapal batas antara Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah masih belum menemukan titik aman. Intelektual asal Deiyai, Petrus Badokapa, mengkritisi keras klaim lahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, yang menurutnya tidak memiliki dasar yang jelas.

“Sebelum pemekaran Kabupaten Deiyai, kami masyarakat di Ogeiye, Kapiraya, dan Bouwobado sama sekali tidak pernah disentuh pelayanan dan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Pembangunan baru kami rasakan setelah hadirnya Pemerintah Kabupaten Deiyai. Itu fakta,” ujar Petrus Badokapa kepada media ini, Kamis (13/10) pagi.

Badokapa meminta Pemerintah Mimika untuk tidak bertindak gegabah hanya karena alasan ekonomi. “Kami putra daerah dari Kapiraya dan Bouwobado menegaskan, Pemerintah Mimika harus berhati-hati dan jangan mencaplok wilayah milik Deiyai,” tegas mantan Ketua DPRD Deiyai periode 2019–2024 itu.

Ia juga mengingatkan bahwa pada tahun 2021 seluruh kabupaten/kota di Tanah Papua pernah dikumpulkan di Jayapura untuk membahas penyelesaian batas wilayah. Saat itu, Rettop, yang kini menjabat sebagai Bupati Mimika, masih menjadi wakil bupati.

“Kami menunggu Pemerintah Mimika di Jayapura lebih dari satu minggu. Kami sudah hadirkan masyarakat adat dari Bouwobado dan Kapiraya, baik dari suku Mee, Moni, dan Kamoro. Namun, Pemerintah Mimika tidak pernah hadir,” tegas Badokapa lagi.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan batas wilayah secara bermartabat. Ia juga menilai ada pihak luar yang mencoba memprovokasi dan merusak hubungan harmonis antar suku yang selama ini terjalin di wilayah tersebut.

“Pemerintah Mimika jangan mengusik kehidupan harmonis antara suku Mee, Moni, dan Kamoro yang selama ini akur. Kami curiga ada pihak dari luar Papua yang ingin mengacaukan situasi di Bouwobado dan Kapiraya,” ujar politikus Partai Hanura itu.

Sebelumnya, Bupati Deiyai, Melkianus Mote, telah meminta kepada Gubernur Papua Tengah untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar menetapkan kembali batas wilayah antara Deiyai dan Mimika sesuai hasil pemekaran yang sah.

“Masalah tapal batas adalah tanggung jawab bersama antara Bupati Deiyai dan Bupati Mimika. Kami minta masyarakat tidak mudah terprovokasi,” kata Bupati Mote beberapa waktu lalu.

[Nabire.Net/PK]