Persoalan Logistik di Paniai, Ini Penjelasan KPU dan Bawaslu Papua Tengah

Nabire, Persoalan pembongkaran logistik yang terjadi di beberapa Distrik di kabupaten Paniai ditengarai akibat kurangnya komunikasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni, saat memimpin konferensi pers bersama sejumlah awak media di Kantor KPU Papua Tengah, Selasa (13/02/2024).

(Baca Juga : Bawaslu Paniai Minta KPU Paniai Gelar Pemilu Susulan di 6 Distrik)

Dijelaskan bahwa untuk Pemilu 2024, Formulir C1 tidak lagi berhologram melainkan menggunakan barcode. Barcode itu kelihatan seperti fotokopian tapi sebenarnya itu asli.

(Baca Juga : Ini Penjelasan Pihak Kepolisian Terkait Pembongkaran dan Pembakaran Logistik Pemilu di Paniai)

Jennifer mengatakan bahwa hal ini akibat warga termakan informasi yang tidak bertanggung jawab sehingga melakukan tindakan seperti yang terjadi pada hari Senin (12/02/2024).

“Di dalam kotak itu terisi surat suara, formulir, dan juga kelengkapan TPS lengkap. Di dalam tidak ada yang kurang. Jadi kalau ada informasi yang mengatakan formulir ada di tempat lain itu hoax”, tegas Jennifer Tabuni.

Untuk logistik yang sudah dibakar, KPU membutuhkan data di setiap TPS sehingga apa yang hilang bisa diketahui.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Papua Tengah, Markus Madai, mengatakan, bahwa pihaknya akan memastikan secara detail persoalan yang terjadi di Paniai.

“Perlu kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan pengecekan dan sortir. Persoalannya disini adalah miskomunikasi. Kamis sudah berkoordinasi dengan teman-te,an di Paniai dan teman-teman di Paniai sudah menyampaikan bahwa pelepasan logistik semua berjalan dengan aman. Persoalannya adalah ketika menuju ke Distrik”, kata Markus Madai.

“Jadi semua daerah yang bermasalah itu kami akan selesaikan. Kami mohon dukungan semua pihak agar proses demokrasi ini tidak terganggu dan semua berjalan dengan baik”, harap Markus Madai.

Markus Madai menambahkan bahwa Bawaslu akan membuat Pos Pengawasan untuk dikoordinasikan dengan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Selain itu Bawaslu juga melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Papua Tengah dan pihak keamanan untuk mengecek tempat kejadian di kabupaten Paniai.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU Papua Tengah, Oktovianus Takimai, mengatakan, untuk peristiwa pembakaran Kantor Distrik di Baya Biru, hal itu juga diakibatkan miskomunikasi antara data wilayah yang dimasukkan Kemendagri. “Kami di provinsi sampai saat ini telah berkoordinasi dengan kabupaten Paniai bahwa tanggal 14 Februari pemilu akan tetap dilaksanakan dan kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pihak keamanan untuk memastikan bahwa proses ini kita dukung sama-sama agar proses Pemilu berjalan dengan damai.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]