Penjabat Bupati Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK Terkait Pilkada Nabire

Nabire, Jelang pengucapan putusan MKRI terkait Perselisihan Hasil Perhitungan Suara PSU Pilkada Nabire 29 September 2021 nanti, Pemerintah Kabupaten Nabire mengajak semua pihak untuk mendukung dan menghormati apapun putusan MK.

Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Nabire, Dr. Anton Tony Mote, dalam Rapat Koordinasi dalam rangka mengantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi RI terkait Perselisihan Hasil Perhitungan Suara PSU Pilkada Kab. Nabire Tahun 2021.

(Baca Juga : 29 September 2021, MKRI Putuskan Permohonan Perkara Pilkada Nabire)

Rapat tersebut dilaksanakan hari kamis siang (23/09/21), bertempat di Aula Setda Nabire, dihadiri oleh unsur Forkopimda, para Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala-Kepala Suku, serta Timses Paslon 01, 02 dan 03.

Pj.Bupati Nabire, Anton Mote mengajak semua pihak untuk sama-sama mengantisipasi kamtibmas jelang putusan MKRI.

Menanggapi aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Nabire oleh salah satu tim dari paslon, Anton Mote menegaskan bahwa pemkab telah menyerahkan penyelenggaraan tersebut sepenuhnya kepada KPU Nabire.

Anton Mote juga menyarankan dan mengharapkan kepada seluruh pihak masing-masing Paslon apabila akan melakukan aksi-aksi demo terkait sidang MK maka lakukanlah di Jakarta di Kantor Mahkamah Konstitusi RI jangan di Nabire.

Apabila ada yang tidak mau sepakat maka orang tersebut berarti setuju dan akan membuat keributan dan kekacauan di Nabire. Apabila kedepan ada oknum dari salah satu pihak yang melakukan tindakan keributan dan ganguan Kamtibmas maka akan diproses dengan tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Pada saat atau setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi RI terkait siapa yang menjadi pemenang apabila ada oknum dari salah satu dari pihak masing-masing Paslon maka oknum dari pihaknya harus bertanggungjawab dan harus ditindak dengan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkas Anton Mote.

[Nabire.Net]