Pendataan OAP Jadi Prioritas Rakorda Dukcapil 2025, Wagub Deinas Geley Minta Dukcapil Jemput Bola Hingga Wilayah Terpencil

Mimika, 31 Juli 2025 – Percepatan pendataan dan penginputan database Orang Asli Papua (OAP) serta digitalisasi layanan administrasi kependudukan (Adminduk) menjadi dua isu sentral dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Tanah Papua yang digelar di Hotel Horizon Diana, Kamis (31/07/2025).

Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menekankan pentingnya pendataan akurat OAP sebagai dasar kebijakan pembangunan dan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

“Data OAP sangat penting untuk memastikan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di tanah Papua, serta untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua,” tegas Deinas Geley.

Rakorda yang diinisiasi oleh Dinas Admindukcapil, PMK Papua Tengah bekerja sama dengan Pemda Mimika ini mengangkat tema “Percepatan Pendataan dan Penginputan Database serta Digitalisasi Layanan Adminduk untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Tanah Papua.”

Dalam sambutannya, Wagub juga menyoroti rendahnya pencapaian dokumen adminduk di Papua dibandingkan daerah lain. Ia menyebut sejumlah tantangan seperti terbatasnya jaringan internet, kondisi sosial masyarakat, dan faktor keamanan sebagai penghambat.

“Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi semua pihak dalam mempercepat pendataan, pemanfaatan teknologi digital, dan pemerataan akses layanan, termasuk melalui program jemput bola,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan bahwa validitas data kependudukan, khususnya OAP, sangat penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan, pemilu, hingga penyaluran bantuan sosial.

“Dukcapil sebagai leading sector memiliki peranan strategis dalam pengelolaan data OAP yang valid dan akurat,” kata John Rettob.

Senada dengan hal itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi, juga menekankan pentingnya pelayanan Adminduk yang berkualitas di tanah Papua. Ia berharap semua pihak terus memberikan dukungan agar layanan Dukcapil tidak hanya menjadi urusan organisasi perangkat daerah, tapi juga menjadi prioritas nasional yang strategis.

Rakorda ini diharapkan menjadi momentum konkret untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih optimal, khususnya bagi masyarakat asli Papua, menuju pelayanan publik yang inklusif dan berbasis digital.

[Nabire.Net/Yosef Doo]