Pemprov Papua Tengah Siapkan OPD Khusus Perlindungan Anak, Mulai Beroperasi 2026

Nabire, 3 Desember 2025 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak di wilayahnya. Hal ini ditegaskan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSP3A) Provinsi Papua Tengah, Roni Misikmbo, S.Sos., usai membuka kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak anak di aula RRI Nabire, Rabu (3/12/2025).

Roni menjelaskan bahwa kondisi anak-anak di Papua Tengah membutuhkan perhatian serius, terutama dengan meningkatnya berbagai persoalan sosial dan kriminalitas yang turut melibatkan anak. Untuk itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah OPD terkait.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kasbangpol dan OPD terkait untuk membentuk lembaga khusus yang fokus menangani persoalan anak, terutama masalah kriminal yang belakangan semakin menonjol. Kami ingin masalah ini dapat diminimalisir,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah perlu menghadirkan berbagai program literasi dan wadah kegiatan positif agar dapat mendukung tumbuh kembang, karakter, dan kemampuan regulasi diri anak-anak.

“Harus ada kegiatan yang benar-benar menaungi anak-anak, baik untuk pembinaan perilaku maupun wadah bagi mereka untuk berhimpun. Ini menjadi perhatian besar pemerintah provinsi,” jelas Roni.

Sebagai wujud komitmen jangka panjang, Pemprov Papua Tengah telah menyiapkan langkah strategis berupa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khusus pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang rencananya mulai berdiri pada pertengahan 2026.

“Kami telah membentuk dinas tersendiri. OPD khusus ini akan berdiri pada pertengahan tahun 2026 dan terpisah dari Dinas Sosial. Ini bukti perhatian pemerintah terhadap masa depan perempuan dan anak di Papua Tengah,” tegasnya.

Roni berharap keberadaan OPD tersebut dapat membuat penanganan persoalan anak menjadi lebih terarah, maksimal, dan berkelanjutan.

“Ke depannya, anak-anak ini benar-benar mendapatkan fokus perhatian dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” tutupnya.

[Nabire.Net/Musa Boma]