INFO PAPUA TENGAH
Home » Blog » Pemkab Mimika Gelar FGD Penyusunan Laporan Dana Otsus dan DTI Tahap II 2025

Pemkab Mimika Gelar FGD Penyusunan Laporan Dana Otsus dan DTI Tahap II 2025

(Pemkab Mimika Gelar FGD Penyusunan Laporan Dana Otsus dan DTI Tahap II 2025)

Mimika, 24 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait Penyusunan Laporan Syarat Salur Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahap II Tahun 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program yang menggunakan dana Otsus dan DTI, serta memastikan laporan yang disusun memenuhi ketentuan sebagai syarat pencairan dana tahap selanjutnya.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dana Otsus dan DTI merupakan instrumen penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Oleh karena itu, ketepatan, akurasi, dan kesesuaian laporan menjadi kunci dalam proses pencairan dana tahap kedua.

“Para pimpinan OPD pengampu dana Otsus dan DTI perlu memperhatikan konsistensi penggunaan dana dan pencapaian output program secara nyata,” tegas Wabup.

FGD ini juga menjadi momen penting untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat OAP di wilayah Mimika, baik di wilayah kota, pegunungan, hingga pesisir pantai. Penekanan diberikan pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur dasar.

Pemerintah Kabupaten Mimika berharap dengan FGD ini, pemahaman teknis para pelaksana program semakin kuat, khususnya dalam hal penyajian data realisasi, indikator capaian, dan penyusunan dokumen laporan sesuai pedoman pusat dan provinsi.

“Kami harap kasubag program OPD dapat aktif berkontribusi karena merekalah ujung tombak arah pembangunan ke depan,” ujar Wabup.

Dengan terselenggaranya FGD ini, Pemkab Mimika menargetkan proses penyaluran Dana Otsus dan DTI Tahap II Tahun 2025 sebesar 45% dari pagu anggaran dapat berjalan lancar dan mendukung percepatan pembangunan untuk masyarakat asli Papua.

[Nabire.Net/Yosef Doo]

Post Related

Leave a Reply

Your email address will not be published.