Pemangkasan TKD: Ujian Kualitas Kepemimpinan Daerah di Tengah Desentralisasi Fiskal

Nabire, 9 Oktober 2025 – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat kembali memantik perdebatan serius tentang arah otonomi dan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Kebijakan ini dinilai sebagian pihak sebagai langkah efisiensi keuangan, namun juga dianggap sebagai tanda bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah sedang tidak sehat.

Firdaus Arifin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, menilai bahwa pemangkasan TKD harus dibaca sebagai peringatan serius bagi daerah. Menurutnya, efisiensi bukan sekadar soal penghematan, tetapi tentang bagaimana daerah mampu meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.

“Selama ini, kinerja sering diukur dari seberapa cepat anggaran terserap. Padahal indikator sejati adalah kualitas layanan publik dan dampak sosial,” ujar Firdaus.

Ia menambahkan bahwa daerah yang berinovasi dan mampu menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat seharusnya mendapatkan insentif, bukan sekadar daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar.

Pandangan ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah agar lebih fokus meningkatkan kualitas tata kelola dan strategi pelayanan publik.

Pelayanan yang baik tidak lahir dari rutinitas administratif, melainkan dari perencanaan yang tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Namun, inovasi tidak akan muncul jika jabatan strategis diisi oleh pejabat hasil kompromi politik dan uang.

Karena itu, pimpinan daerah harus berani menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Kompetensi, integritas, dan visi pelayanan publik harus menjadi dasar utama dalam menentukan pejabat.

Daerah yang ingin maju membutuhkan pemimpin yang cerdas, berani mengambil keputusan, dan memiliki orientasi jangka panjang.

Pemangkasan TKD bukan akhir dari otonomi daerah, melainkan ujian bagi kualitas kepemimpinan di tingkat lokal.

Saat dana pusat menyusut, yang tersisa hanyalah kemampuan berinovasi dan kepemimpinan yang visioner.

Pemangkasan TKD harus menjadi alarm bagi kepala daerah untuk menata ulang timnya. Karena strategi yang jitu hanya lahir dari pejabat yang berkompeten, bukan hasil kompromi politik dan uang.

Opini oleh: Wendy Eko Suswinarko
ASN, Pemerhati Teknologi dan Energi Terbarukan, Jurnalis Televisi Nasional

[Nabire.Net]