Mahasiswa Paniai Kepung DPRK, Tegas Tolak DOB, Tambang, dan Militer

Paniai, 17 Januari 2026 – Solidaritas Mahasiswa Paniai–Komite Perjuangan (SMI-KP) bersama sejumlah elemen masyarakat kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di Kantor DPR Kabupaten Paniai. Aksi yang berlangsung selama dua hari, Senin (12/1/2026) dan Kamis (15/1/2026), itu menyuarakan penolakan terhadap pemekaran daerah otonomi baru (DOB), aktivitas pertambangan, serta keberadaan aparat militer di wilayah adat Paniai.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan anggota DPRK, massa aksi secara tegas menolak rencana pembentukan tiga daerah otonomi baru, yakni Kabupaten Delema Jaya atau Moni Jaya, Kabupaten Paniai Timur atau Wedauma, serta Kabupaten Paniai Barat. Menurut mereka, kebijakan pemekaran tersebut tidak pernah melibatkan persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Selain penolakan DOB, mahasiswa dan masyarakat juga menyoroti aktivitas pertambangan yang disebut beroperasi tanpa persetujuan masyarakat adat. Penolakan diarahkan pada tambang di wilayah Baya Biru serta perusahaan PT Nabire Bhakti Mining dan PT Irja Eastern Mineral and Atlantik Copper, S.A. Massa menyebut perizinan perusahaan-perusahaan tersebut ditandatangani secara sepihak oleh pejabat daerah pada periode 2014–2015.

Tuntutan lainnya adalah penghentian keberadaan aparat militer, baik organik maupun nonorganik, yang disebut beroperasi di sejumlah wilayah seperti Kebo, Yagai, Agadide, Bibida, dan Obano tanpa seizin masyarakat adat. Kehadiran militer dinilai mempersempit ruang hidup masyarakat dan menimbulkan ketakutan di kampung-kampung.

Dalam aksinya, mahasiswa dan warga mendesak DPR Kabupaten Paniai membentuk panitia khusus (pansus) yang melibatkan unsur mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta para kepala suku. Pansus tersebut diminta membawa aspirasi penolakan ke tiga kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri terkait DOB, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pertambangan, serta Kementerian Pertahanan terkait keberadaan militer.

Aksi hari pertama yang dimulai pukul 07.30 WIT sempat diwarnai ketegangan setelah hanya lima anggota DPRK Paniai yang hadir. Ketua DPRK Paniai Yaniarus Yumai dan Bupati Paniai Yanpit Nawipa tidak tampak di lokasi. Ketidakhadiran keduanya disebut karena mengikuti agenda nasional partai dan kegiatan lain di luar daerah.

Massa kemudian menyepakati penundaan aksi dan kembali menggelar demonstrasi pada Kamis (15/1/2026) dengan syarat Ketua DPRK dan Bupati Paniai hadir langsung. Namun hingga aksi berlangsung, Bupati Paniai kembali tidak hadir dengan alasan mengikuti kegiatan ibadah Natal dan syukuran tahun baru yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Tim negosiator mahasiswa bersama lima anggota DPRK sempat mendatangi lokasi kegiatan tersebut untuk meminta Bupati hadir di Kantor DPRK. Upaya itu tidak membuahkan hasil. Tim negosiator menilai respons Bupati tidak mencerminkan penghormatan terhadap proses dialog yang tengah berlangsung.

Karena tidak adanya kehadiran pimpinan daerah, mahasiswa dan masyarakat akhirnya membacakan pernyataan sikap serta menyerahkan tuntutan secara tertulis kepada lima anggota DPRK yang hadir. Mereka meminta jaminan agar DPRK menggelar audiensi terbuka dan membentuk pansus secara resmi pada Senin (19/1/2026), dengan catatan Ketua DPRK dan Bupati Paniai wajib hadir.

Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan dan mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Paniai.

[Nabire.Net/Jeri Degei]