Mahasiswa Nabire Desak MRP Tindaklanjuti Laporan Kekerasan dan Pengungsian di Papua

Nabire, 10 November 2025 – Puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kabupaten Nabire menggelar aksi damai bertajuk “Papua Darurat Militerisme, Investasi, dan Krisis Kemanusiaan” pada Senin (10/11/2025). Aksi berlangsung di halaman Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, Jalan Pepera Nabire, sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi sosial, kemanusiaan, dan keamanan di Tanah Papua.

Korlap umum aksi, Yulianus Zanambani, menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan bagian dari aksi serentak nasional oleh organisasi-organisasi mahasiswa, termasuk PIMBP pusat di Jayapura serta beberapa cabang seperti KPK Sentani, KPK Nabire, KPK Timika, dan KPK Manokwari.

Menurut Yulianus, aksi menyoroti rentetan masalah sejak 1961 hingga 2025, termasuk peningkatan operasi militer, perampasan lahan, dan eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat adat.

“Dengan tema darurat militer, investasi, dan krisis kemanusiaan, kami menuntut agar pemerintah dan lembaga terkait menghentikan segala bentuk kekerasan serta praktik eksploitasi yang merugikan masyarakat adat,” kata Yulianus.

Dalam orasinya, massa juga menyinggung dampak operasi militer di sejumlah wilayah Papua, serta menuntut penanganan serius terhadap kasus pengungsian dan korban-korban yang muncul akibat konflik.

Para pengunjuk rasa menyerahkan pernyataan sikap kepada MRP dan menuntut agar lembaga tersebut segera menindaklanjuti laporan terkait pembunuhan, pembantaian, dan pengungsian warga.

Aksi damai ini berlangsung tertib dan diwarnai pembacaan tuntutan serta penyerahan dokumen pernyataan sikap kepada perwakilan MRP. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawasi respons MRP; apabila tuntutan mereka tidak mendapat tindak lanjut serius, mereka mengancam akan mengintensifkan aksi-aksinya.

Isu-isu yang diangkat dalam aksi tersebut mencakup:

• Seruan penghentian kekerasan militer di wilayah adat.

• Tuntutan penghentian praktik eksploitasi sumber daya yang merugikan masyarakat lokal.

• Pemeriksaan dan penanganan serius terhadap kasus pengungsian dan pelanggaran HAM.

• Desakan agar MRP menjalankan fungsi pengawasan dan advokasi bagi masyarakat Papua.

Aksi yang melibatkan berbagai organisasi mahasiswa ini menunjukkan kepedulian generasi muda Papua terhadap situasi kemanusiaan dan tata kelola sumber daya di daerah mereka. Perkembangan respons dari MRP dan pihak terkait akan menjadi hal yang dipantau oleh peserta aksi dan publik setempat.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]