Laurenzus Kadepa : Negara Harus Pertimbangkan Dampak Terhadap Warga Sipil Akibat Pengiriman Pasukan ke Papua

Jayapura, Terkait dengan penambahan militer ke Papua berkaitan dengan konflik bersenjata di sejumlah daerah di Papua, anggota DPRD Provinsi Papua, Laurenzus Kadepa, meminta kepada pemerintah pusat untuk bisa mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut, khususnya bagi warga sipil.

Laurenzus mengatakan, dampak dari kebijakan ini akan berpengaruh bagi warga sipil, petugas gereja, petugas medis, seperti di kabupaten Nduga dan kabupaten Puncak Papua.

Situasi Papua terus disorot komunitas internasional tetapi dianggap biasa saja oleh pemerintah berkuasa. Suara LSM, suara gereja dan journalis tidak dianggap penting dan justru dicap suara separatis.

Lanjut Laurenzus, aktivis yang berbasis di kota juga diperlakukan tidak manusiawi. Penangkapan-penangkapan terus terjadi, seperti penangkapan aktivis KNPB Timika, Edo Dogopia, hari ini pada jam 16.10 WP. Sebelumnya belasan aktivis KNPB di Merauke ditangkap. Di lain sisi rasisme terhadap orang Papua masih subur.

Suara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota, lembaga negara di daerah, dan semua lembaga terkait harus bersatu menyikapi kondisi ini. Semua pihak harus paham kalau pendekatan keamanan ini justru semakin membuat rakyat trauma dan hanya menambah daftar kasus pelanggaran HAM di Papua yang mendunia akhir-akhir ini.

Demi kemanusiaan, negara harus menarik kembali seluruh pasukan non organik dari Papua dan segera mengkaji kembali kebijakan keamanan dengan pendekatan lain yang lebih bermartabat. Demi alasan keamanan juga Gubernur harus mencabut ijin Tambang Blok Wabu Intan Jaya.

[Nabire.Net/Demianus Bunai]