KPU Nabire Akan Copot Petugas PPS & PPD Yang Langgar Aturan

(Ketua KPU Nabire, Nelius Agapa)

Nabire – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire dalam waktu dekat akan mengevaluasi kinerja dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), dalam mengemban tugasnya melaksanakan tahapan Pemilu 2019 di kabupaten Nabire.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua KPU Nabire, Nelius Agapa ST, kepada Nabire.Net, Jumat (30/11).

Evaluasi kinerja dari PPS dan PPD tersebut sangat penting untuk melihat sejauh mana para anggota PPS dan PPD se-Nabire melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka, guna menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

Selain itu, evaluasi ini sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 pasal 37 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan juga Keputusan KPU No 31 tahun 2018.

“Kami akan evaluasi kinerja PPD dan PPS, apakah selama ini mereka benar-benar melaksanakan tugas mereka dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2019 di kabupaten Nabire atau tidak. Dan evaluasi ini akan kita laksanakan awal Desember ini”, kata Nelius.

Ditambahkan Nelius, rencana evaluasi PPD dan PPS sendiri sudah disampaikan kepada Ketua PPD dari 15 Distrik se-Nabire pada kegiatan penyerahan Soft Copy DPTHP-2, senin lalu (26/11).

“Kami akan copot petugas PPD dan PPS yang terlibat dalam partai politik, menjadi caleg, tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan seluruh proses tahapan Pemilu tapi hanya mau menuntut haknya”, beber Ketua KPU Nabire tersebut.

Seperti diketahui, ada sejumlah petugas PPS di Nabire yang mengeluhkan belum dibayarkannya honor mereka, namun dari hasil cross check antara KPU Nabire dengan PPD, petugas PPS tersebut diketahui tidak melaksanakan kewajibannya.

Hal tersebut kata Ketua KPU Nabire, Nelius Agapa, akan dibicarakan antara KPU, PPD dan PPS bersangkutan.

[Nabire.Net]