Komisi V DPR Papua Tengah Desak Pemkab Mimika Segera Bentuk KPA Tangani Lonjakan Kasus HIV/AIDS

Nabire, 4 November 2025 – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). Desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus HIV/AIDS di wilayah Papua Tengah yang membutuhkan penanganan serius hingga tingkat kabupaten.

Anggota Komisi V DPR Papua Tengah, Naomi Kotouki, menegaskan bahwa pembentukan KPA Kabupaten Mimika merupakan langkah penting untuk mempercepat pendataan, pencegahan, dan penanganan kasus HIV/AIDS di daerah tersebut.

“Kami dari Komisi V DPR Papua Tengah sangat mendukung program kerja KPA. Angka HIV/AIDS di Papua Tengah meningkat cukup tinggi,” ujar Naomi kepada wartawan di Kantor DPR Papua Tengah.

Naomi juga memberikan apresiasi kepada KPA Provinsi Papua Tengah yang telah bergerak cepat dalam membentuk KPA di sejumlah kabupaten. Ia meminta agar kabupaten yang belum memiliki kepengurusan KPA segera mempercepat proses pembentukan dan pendataan kasus di wilayah masing-masing.

“Kalau kita biarkan tanpa data yang jelas, penyebaran virus ini akan semakin luas dan sulit dikendalikan,” tegasnya.

Menurut Naomi, Kabupaten Mimika yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Papua Tengah menjadi prioritas utama untuk segera membentuk KPA. Ia juga mendukung langkah Gubernur Papua Tengah yang telah meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pembentukan KPA di seluruh kabupaten.

“Mimika daerah besar dengan jumlah penduduk yang cukup besar, melebihi delapan kabupaten lainnya. Oleh sebab itu, kami dari Komisi V DPR Papua Tengah mendorong agar KPA Kabupaten Mimika segera dibentuk dan dilantik,” jelasnya.

Naomi menambahkan, pembentukan KPA di tingkat kabupaten bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga langkah penting demi keselamatan masyarakat Papua Tengah.

“Semua upaya ini demi keselamatan manusia, masyarakat Papua Tengah, khususnya yang berada di Kabupaten Mimika,” tutupnya.

Ia berharap agar pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten di Papua Tengah dapat memperkuat sinergi lintas sektor—pemerintah, lembaga agama, dunia pendidikan, dan masyarakat—dalam upaya menekan angka penyebaran HIV/AIDS di wilayah tersebut.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]