Ketua GNPK Papua Nilai Nabire Tak Layak Dapat Opini WTP Dari BPK Papua, Minta BPK Pusat Audit Dana Pendididikan Di Nabire

(Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Papua, Jackson Ikomouw)

Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Papua, Jackson Ikomouw menilai, pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) perwakilan Provinsi Papua kepada pemerintah kabupaten Nabire tidak layak.

Ada banyak hal yang mendasari pernyataan Jackson Ikomouw tersebut. Seperti dilansir AnalisaRiau, Jackson menegaskan beberapa faktor yang seharusnya menjadi dasar bahwa Nabire tidak layak mendapatkan opini WTP dari BPK diantaranya dana pendidikan mahasiswa yang belum dibayar, rehabilitasi asrama mahasiswa dan pelajar di beberapa kota studi yang tidak pernah direhabilitasi dan diperhatikan, sampah yang bertebaran, honor bagi para honorer yang macet, dan pelayanan kesehatan yang tidak maksimal.

“Apa kerja nyata Bupati Nabire sehingga diberi opini WTP oleh BPK ? Independensi BPK Papua perlu dipertanyakan dan mereka keliru”, tegas Jackson.

Jackson berharap seharusnya BPK turun langsung ke Nabire dan memantau apakah benar pembangunan tersebut ada di Nabire sesuai data.

“Dana Otonomi Khusus sekitar 80% digunakan untuk siapa ? Kami minta kepada Pak Gubernur Papua, Lukas Enembe bahwa daerah yang kerjanya belum maksimal, lebih bagus jika dana Otonomi khusus di pangkas saja, misalnya seperti Kabupaten Nabire. Kami dengan tegas minta kepada BPK Pusat untuk segera Audit dana pendidikan Kabupaten Nabire,” pungkas Jackson Ikomouw.

[Nabire.Net]