Ketua DPW PPP Papua Tengah: Jangan Kritik Gubernur Saja, Penanganan Masalah HAM Libatkan Berbagai Pihak

Nabire, 8 November 2025 – Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Papua Tengah, Freny Anouw, S.IP, menyoroti isu penanganan masalah kemanusiaan dan pelanggaran HAM di Papua Tengah. Ia menegaskan bahwa kritik tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Gubernur saja, tetapi juga kepada Bupati dan DPRD di masing-masing daerah.

Menurut Freny, selama ini ada kecenderungan sebagian pihak hanya menyalahkan gubernur terkait persoalan HAM, padahal penanganan dan pelaporan awal justru berada di tingkat kabupaten.

“Bupati dan DPRD di daerah tidak melaporkan situasi kepada Gubernur, berarti daerah aman-aman saja. Mereka kurang maksimal menangani masalah di daerah,” tegas Freny, kepada media ini, Sabtu (08/11).

Ia menambahkan, dalam sistem pemerintahan, Bupati dan DPRD merupakan perpanjangan tangan pemerintah provinsi, sedangkan Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena itu, penanganan persoalan kemanusiaan dan HAM tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja.

“Kamu kritik jangan cuma Gubernur. Harus mulai dari Bupati dan DPRD setempat, juga MRP Papua Tengah hingga Menteri HAM. Mereka semua punya peran dan kewenangan dalam penyelesaian masalah HAM,” lanjutnya.

Freny menilai bahwa hingga kini belum terlihat adanya kolaborasi efektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menangani masalah kemanusiaan di Papua Tengah. Hal ini juga menjadi catatan terhadap kinerja DPRD, yang menurutnya masih belum maksimal.

Ia menekankan pentingnya sinergi dan komitmen semua pihak berwenang, baik eksekutif maupun legislatif, agar penyelesaian masalah HAM di Papua Tengah berjalan menyeluruh dan tidak sekadar menjadi isu politik semata.

“Kalau Bupati dan DPRD diam saja, berarti tidak ada laporan, dan seolah-olah daerah aman. Padahal bisa saja banyak persoalan di bawah yang tidak tersampaikan,” ujar Freny.

Freny juga mengingatkan bahwa hubungan antara Bupati, DPRD, dan Gubernur bersifat fungsional dan administratif, bukan alat politik untuk menjatuhkan satu sama lain. Ia berharap semua pihak dapat bekerja sesuai fungsi masing-masing untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah, terutama dalam penanganan isu kemanusiaan dan HAM di Papua Tengah.

[Nabire.Net]