Jhon Nawipa Desak Penyelesaian Tapal Batas Deiyai–Mimika Usai Konflik di Kapiraya

Nabire, 28 November 2025 – Salah satu Kepala Suku Mee wilayah Agadide di Nabire, Jhon Iyowogi Nawipa, mendesak Pemerintah Kabupaten Deiyai dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas yang hingga kini belum memiliki kejelasan. Menurutnya, ketidakpastian batas wilayah menjadi pemicu utama konflik berulang di Distrik Kapiraya.

Jhon mengungkapkan bahwa pertikaian antara Suku Mee dan Suku Kamoro yang kembali terjadi baru-baru ini telah menimbulkan korban jiwa. Ia menilai konflik tersebut akan terus berulang selama pemerintah belum menetapkan batas wilayah secara resmi dan final.

“Karena belum adanya kejelasan tapal batas, Kapiraya terus mengalami pertikaian. Konflik antara Suku Mee dan Kamoro sampai hari ini menimbulkan korban jiwa. Pemerintah jangan menunggu ada korban lagi. Segera tangani sebelum terjadi pengorbanan yang lebih besar,” tegasnya.

Ia meminta seluruh pihak terkait—Pemkab Deiyai, Pemkab Mimika, DPR Papua Tengah, MRP Papua Tengah, DPRK Deiyai dan Mimika, serta para kepala suku Mee dan Kamoro—untuk segera turun tangan melakukan mediasi resmi. Ia menilai langkah ini penting demi memulihkan situasi dan menjamin keamanan masyarakat.

Jhon Iyowogi menambahkan bahwa konflik di wilayah Kapiraya bukan terjadi sekali, melainkan berulang, sehingga pemerintah perlu menghadirkan mekanisme penyelesaian yang tegas, sistematis, dan berkeadilan.

Selain meminta kejelasan tapal batas administratif, ia juga mendorong seluruh kepala suku Mee se–Provinsi Papua Tengah—baik dari empat kabupaten maupun tiap rayon—untuk duduk bersama membahas batas wilayah adat dengan lebih rinci. Kejelasan batas adat dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah konflik sosial di masa mendatang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa wilayah Kapiraya sebelumnya dihuni oleh Suku Mee dan Suku Kamoro, namun kini juga didiami oleh warga Suku Kei. Ia mempertanyakan status kedatangan mereka, apakah melalui program transmigrasi atau mekanisme lain, agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun sosial di kemudian hari.

[Nabire.Net]