Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Temui Pencaker Kode “R”: Ini Penjelasan Lengkap Soal Proses CPNS OAP!

Nabire, 14 Juli 2025 – Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, didampingi Wakil Gubernur, akhirnya menemui para pencari kerja (pencaker) yang tergabung dalam Tim Peduli CASN Papua Tengah di halaman Ballroom Kantor Gubernur, Bandar Udara Lama Nabire, Senin (14/7/2025).

Pertemuan ini digelar usai aksi demonstrasi para pencaker yang menuntut prioritas bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam seleksi CPNS, P3K, hingga tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Dalam dialog tersebut, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan sejumlah penegasan dan arahan terkait mekanisme penerimaan CPNS dan kode “R”. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir terkait pengangkatan ASN bukan berada di tangan Gubernur, melainkan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB.

“Yang menentukan pegawai negeri adalah BKN dan pusat. Silakan menyurati secara resmi, jangan datang dengan cara berteriak. Datang secara terhormat supaya diterima secara baik,” tegas Gubernur Nawipa.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Papua Tengah akan memfasilitasi audiensi antara pencaker dan DPR Papua Tengah (DPRPT). Prosedurnya, pencaker terlebih dahulu mengajukan surat resmi ke DPRPT, lalu DPR akan memanggil BKD. Setelah itu, DPR dan BKD bersama perwakilan pencaker akan menuju ke Kemenpan-RB untuk memperjuangkan aspirasi kode “R”.

“Besok segera buat surat resmi ke DPR. Setelah audiensi di ruang DPR, mereka akan menyurati BKD, dan nanti kalian ikut bersama DPR dan BKD ke pusat,” tambahnya.

Gubernur Papua Tengah juga menekankan pentingnya data akurat yang akan menjadi dasar perjuangan ke pusat. Di akhir penyampaiannya, ia meminta Koordinator CPNS, Philipus Yeimo, dan satu perwakilan pencaker lainnya untuk bertemu langsung guna memperjelas alur langkah selanjutnya.

Sebelumnya, massa aksi menyampaikan 7 poin tuntutan terkait perjuangan hak-hak pencaker OAP, termasuk permintaan agar 90% formasi tenaga kerja diisi oleh OAP, dan penegasan penerapan kode “R” dalam seluruh formasi ASN.

“Kami datang karena ini soal harga diri, integritas, dan memperjuangkan hak orang kecil agar negeri ini tidak dipermainkan oleh orang lain,” seru salah satu orator.

Berikut 7 poin pernyataan sikap yang disampaikan oleh massa aksi:

1. Meminta Gubernur Papua Tengah melalui dinas terkait untuk memprioritaskan OAP dalam setiap perekrutan CPNS, P3K, K2, database, dan tenaga kontrak, guna mengurangi dominasi tenaga non-OAP.

2. Menuntut penempatan kode “R” dalam perekrutan tenaga honorer/kontrak, sesuai surat edaran resmi Gubernur Papua Tengah yang menyatakan bahwa 90 persen tenaga kerja wajib OAP.

3. Meminta Gubernur Papua Tengah mengakomodir calon ASN berkode “R” dalam penerimaan CPNS 2024, mengingat jumlah ASN OAP di provinsi ini masih sangat minim.

4. Meminta BKPSDM dan Gubernur meninjau kembali perintah dari Kemenpan RB terkait rekrutmen CPNS 2024, khususnya menyangkut aspirasi pencaker berkode “R”.

5. Mendesak evaluasi terhadap hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Gubernur, BKPSDM, dan DPR Papua Tengah. Dalam RDP tersebut, Ketua Pansus DPR PT menyatakan kesiapan untuk menunggu dan mengikuti jadwal tes SKB dari dinas terkait.

6. Menegaskan bahwa satu-satunya cara menjadi tuan di tanah sendiri adalah dengan pemerintah yang peduli terhadap hak-hak anak negeri.

7. Aksi ini dilakukan karena menyangkut harga diri, integritas, dan perjuangan hak-hak orang kecil demi kehidupan sosial yang lebih baik dan berkeadilan.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]