Buntut Dugaan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan, Kantor Bawaslu Papua Tengah Dipalang Staff

Nabire, 8 Juli 2025 – Sejumlah staff Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah melakukan aksi pemalangan Kantor Bawaslu Papua Tengah, Selasa (08/07).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap Bawaslu RI yang dinilai lamban dalam menangani kasus pemalsuan tanda tangan dan dugaan penyalahgunaan anggaran negara sebesar Rp2,3 miliar yang dilakukan oleh oknum pimpinan dan staff sekretariat Bawaslu Papua Tengah.

Bastian Dogomo, salah satu staff yang ikut aksi, membacakan pernyataan sikap bahwa dugaan pemalsuan terjadi dalam daftar penerima uang kegiatan Kirab Bawaslu tahun 2024. Sebanyak 853 nama tercantum sebagai penerima, namun tanda tangan mereka diduga dipalsukan.

“Sudah ada pemeriksaan dari Inspektorat Bawaslu RI pada 3–4 Juni 2025, tapi sampai hari ini belum ada hasil resmi yang dikeluarkan,” ujar Bastian.

Ia juga menekankan bahwa beberapa pihak yang dihubungi mengaku menerima dana dalam jumlah kecil yang tidak sesuai, serta tanda tangan mereka telah dipalsukan.

Para staff mendesak agar Bawaslu RI segera:

1. Menindaklanjuti hasil pleno Bawaslu Papua Tengah.

2. Memberhentikan Kepala Sekretariat, Kabag P2HM, dan tiga staff terkait.

3. Memproses hukum sesuai KUHP Pasal 263 dan UU Tipikor No.31 Tahun 1999.

4. Mengungkap secara transparan hasil pemeriksaan Inspektorat.

5. Mengeluarkan hasil pemeriksaan secara resmi.

Aksi pemalangan akan terus berlangsung hingga Bawaslu RI memberikan tanggapan tegas dan hasil resmi terkait kasus ini. Selain itu, para staff juga telah melaporkan kasus ini ke Polda Papua Tengah.

Mereka menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga integritas lembaga pengawas pemilu.

[Nabire.Net/Sitti Hawa]