Aktivis Lingkungan Minta Kejelasan Dinas Kehutanan Terkait Maraknya Penggergajian Kayu Di Kawasan Hutan Lindung Nabire

Maraknya penggergajian kayu dikawasan-kawasan hutan lindung, membuat aktivis lingkungan yang giat menyuarakan hak masyarakat yerisiam gua di Nabire selama ini, Roberthino Hanebora, angkat bicara mempertanyakan kontrol Dinas Kehutanan kabupaten Nabire.

“Saya heran, ketika saya berada disalah satu kawasan hutan lindung didaerah Wami, saya mendengarkan banyak bunyi sensor disana, padahal diareal itu banyak terdapat pilar (Kode) area hutan lindung dari dinas kehutanan, bunyi sensor-sensor tersebut berasal dari pengusaha kayu,” tutur Tino, sapaannya.

Lanjut Tino, dirinya melihat Dinas Kehutanan Nabire sangat lemah dalam pengawasan area-area hutan lindung sebagai penyeimbang CO2 di nabire.

“Dinas kehutanan dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan harus menjelaskan tentang situasi tersebut. Peran Polhut (Polisi Hutan) sebagai penjaga hutan juga tak berfungsi, mereka tiap hari hanya mangkir di pos-pos yang dibuat untuk menagih retribusi dari setiap muatan kayu, yang keuangan tersebut tak jelas tujuaanya dan bisa dibilang terjadi bisnis perijinan di Nabire, namun fungsinya tak dijalankan,” ungkap Tino.

Dikhawatirkan kalau ini berlanjut maka, tahun-tahun kedepan Nabire akan mensuplai kayu dari luar Nabire dan tak ada area hutan lindung lagi.

Sekedar untuk di ketahui, data dari LSM Pusaka Jakarta, dari tahun 2001-2011 kurang lebih 43.000 HA di Kabupaten Nabire telah berubah fungsinya menjadi perkebunan kelapa sawit dan HPH.

[Nabire.Net]