Waduh, 14 Distrik Belum Serahkan Hasil Rekapitulasi, Pleno KPU Mimika Mandek

(Waduh, 14 Distrik Belum Serahkan Hasil Rekapitulasi, Pleno KPU Mimika Mandek)

Mimika, Proses Pleno KPU di Kabupaten Mimika mengalami hambatan pada hari keempa, Jumat, 1 Maret 2024. Dari total 18 distrik di Kabupaten Mimika, baru empat distrik yang berhasil menyelesaikan proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten.

Keempat distrik yang telah selesai direkapitulasi adalah Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, dan Mimika Tengah. Namun, 14 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) lainnya belum menyerahkan data hasil rekapitulasi kepada petugas teknis KPU Mimika.



Hari ini, rencananya adalah proses rekapitulasi untuk Distrik Alama, Amar, dan Mimika Timur. Namun, PPD yang bersangkutan tidak hadir dalam proses tersebut.

Ketua KPU Mimika, Dete Abugau, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menjemput paksa PPD yang masih belum hadir. Upaya ini melibatkan bantuan dari aparat keamanan, di mana Kapolres Mimika akan turut berkoordinasi untuk mendukung proses tersebut.

“Hari ini kami akan koordinasi dengan Kapolres Mimika untuk meminta bantuan untuk menjemput PPD yang masih sengaja memperlambat pleno tingkat kabupaten,” ujar Dete, didampingi oleh beberapa komisioner KPU lainnya.

Setelah rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Hotel Cartenz Timika, Dete memberikan keterangan pers bersama dengan beberapa anggota KPU lainnya. Dia menyatakan bahwa Pleno yang seharusnya digelar pada pukul 10.00 WIT terpaksa ditunda karena ketidakhadiran beberapa PPD. Jadwal untuk PPD Alama pada pagi hari juga terpaksa ditunda karena ketidakhadiran yang sama.

Dete menegaskan bahwa jadwal Pleno untuk PPD di tingkat kabupaten ini telah disampaikan berkali-kali, baik melalui surat resmi maupun melalui pemberitahuan di media massa.

“Jadi istilahnya kita jemput bola, sehingga masuk pada tanggal 1 Maret ini kami lebih pertegas lagi,” tandasnya.

Kondisi ini menandakan pentingnya kerja sama antara lembaga terkait dalam menjaga kelancaran proses demokrasi di daerah, serta perlunya penegakan hukum bagi pihak yang menghambat proses tersebut.

[Nabire.Net/Kontenmimika.com]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *