Tag Archives: sawit
Terkait persoalan ilegal logging dan ilegal mining yang mengancam sumber daya alam di Papua, Dewan Adat kabupaten Dogiyai angkat bicara sekaligus meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk segera menindak tegas para pelaku ilegal logging maupun ilegal mining, khususnya yang beroperasi di sepanjang Degeuwo hingga bagian selatan.
Pemerintahan dibawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyampaikan komitmen dan kebijakan tentang moratorium izin baru pada kawasan hutan alam dan lahan gambut, juga menyatakan penundaan ijin pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit.
Hingga tahun 2014, pemerintah nasional dan pemerintah provinsi Papua telah mengeluarkan izin-izin prinsip perolehan lahan dan konversi kawasan hutan kepada 85 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas 2.153.484 hektar.
(Dok.Rapat Pansus DPRD Nabire, Mei 2016)
Terkait kerja Pansus Sawit DPRD Nabire yang dianggap belum dikerjakan dan tak ada kabar selama 9 bulan, Suku Besar Yerisiam Guw menyurati DPRD Nabire, senin lalu 23 januari 2017.
Perjuangan suku besar Yerisiam Gua sedang di meja mekanisme Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Dalam kujungan perwakilan RSPO ke Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, mereka mendengar langsung tuntutan masyarakat terkait penggusuran dusun sagu keramat oleh PT. Nabire Baru, intimidasi lewat aparat Brimob, dan tanggung jawab sosial perusahaan yang hampir-hampir tidak ada di kampung itu.
Sudah berlalu 4 bulan sejak Pansus DPRD dibentuk guna menyelidiki dan menginvestigasi polemik investasi perkebunan kepala sawit PT Nabire Baru dan masyarakat Suku Besar Yerisiam Gua kampung Sima Distrik Yaur.
Namun hingga kini, Pansus DPRD Nabire bak ditelan bumi tanpa kabar dan informasi tentang apa yang sudah dikerjakan. Hal ini menjadi pertanyaan bagi warga suku Yerisiam Gua.
“Jangan-jangan Pansus DPRD ini hanya sebuah trik untuk ada sebuah anggaran yang dikeluarkan demi kegiatan tersebut dan keuntungan yang didapat dari kegiatan tersebut atau hanya sekedar bargaining belaka untuk ada nilai tawar,” tutur Sekretaris Suku Yerisiam Gua.
Padahal menurutnya, ketika ada rencana pembentukan Pansus DPRD Nabire kala itu, dirinya sangat bangga karena sekian lama parlemen kita di Nabire ada, barulah DPRD periode ini yang merespon persoalan menyangkut aktivitas perkebunan sawit PT Nabire Baru.
(Sumber)
Maraknya penggergajian kayu dikawasan-kawasan hutan lindung, membuat aktivis lingkungan yang giat menyuarakan hak masyarakat yerisiam gua di Nabire selama ini, Roberthino Hanebora, angkat bicara mempertanyakan kontrol Dinas Kehutanan kabupaten Nabire.
(Tim Pansus DPRD Nabire/Dokpri.Udin.Mardin)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, akhirnya kamis kemarin (26/05) berhasil menemui pihak perusahaan sawit PT Nabire Baru, di Wami Distrik Yaur Nabire.
(Lahan sagu milik Suku Yerisiam yang digusur PT Nabire Baru tanpa ijin)
Masyarakat Suku Yerisiam Gua kabupaten Nabire, meminta kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe agar segera menentukan sikap terhadap keberadaan PT Nabire yang telah menggusur dusun sagu keramat suku Yerisiam di Kampung Sima Distrik Yaur Nabire.
(Perusahaan yang menghancurkan lahan adat di Nabire. Foto: Yayasan Pusaka)
Suku Besar Yeresiam Gua didampingi Yayasan Pusaka melaporkan PT Nabire Baru, kepada organisasi sawit berkelanjutan, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Lahan adat mereka di Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua, terampas perusahaan sawit ini. Berdasarkan surat dari Masyarakat Adat Yerisiam, perusahaan lain yang juga bercokol di lahan adat mereka juga ada PT Sariwana Adhi Perkasa dan PT Sariwana Unggul Mandiri.
gyaikaido4@gmail.com on Setelah Penantian Panjang, Pemda Deiyai Realisasikan Pembangunan Pasar Layak bagi Mama-Mama Penjual Jun 20, 23:20
