Tag Archives: Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Papua
Nabire – Asosiasi Bupati Wilayah Meepago yang belum lama ini terbentuk dan telah melaksanakan Rapat Kerja di Nabire (06/03), kehadirannya mendapat reaksi berbeda dari warga. Ada yang menilai positif serta mendukung program-program yang diagendakan, namun ada juga yang kurang setuju dengan sejumlah program yang diagendakan.
(Ketua GNPK Provinsi Papua, Jeckson Ikomou)
Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional penecegahan Korupsi (PW GNPK-RI) Provinsi Papua, Jekson Ikomou, minta kepada Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses Kepala PN Timika berinisial R dan salah satu anggota R di PN Timika, berdasarkan laporan pengaduan dari kuasa hukum karyawan PT.Freeport Indonesia, Haris Azhar.
“Makahmah Konstitusi (MK) legalkan Dinasti Politik, Awal pengalihan bentuk negara Republik pada bentuk negara Kerajaan. Mastinya lembaga hokum tertinggi tidak semenang legalkan tanpa study kelayakan. Dinasti Politik menuju gerbang penderitaan rakyat kecil juga akan kembali pada kehidupan masyarakat Indonesia pada jaman orde baru yang dianggap penuh dengan kekerasan terhadap masyarakat serta kekuasan otoriter”.
Sejak dicutuskannya Undang-undang 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, frase “korupsi politik” dimunculkan seiring dengan didakwakannya Maikhel Kambuaya dan David Manibui yang notabene Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan pemegang saham mayoritas PT. Bintuni Energi Persada (BEP) . Korupsi politik ini pun tentu mendanai partai-partai politik dan/atau kegiatan politik praktis di Papua.
Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Papua, Jackson Ikomou, mengapresiasi DPRD Nabire yang memperjuangkan dana bantuan pendidikan bagi para mahasiswa asal Nabire yang sedang menuntut ilmu.
Bumbu morip on Gubernur Meki Nawipa Minta Data Penerima Beasiswa Papua Tengah Diverifikasi Mar 16, 14:54
