Tag Archives: Kabupaten Mimika

Konsultasi Publik Bahas Raperdasi Pertambangan Rakyat Di Mimika

Dua Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua yakni, Mathea Mamoyau dan John NR Gobai melakukan konsultasi publik raperdasi tentang pertambangan rakyat Provinsi Papua di Kabupaten Mimika.

John Gobai : Emergency Response Perlu Diperkuat Dengan Perdasi Papua

(Ilustrasi Konflik)

Konflik selalu berujung pada kepentingan tertentu seperti kepentingan uang. Konflik yang terjadi di Mimika dinilai bukan karena perang suku, namun lebih kepada kepentingan tertentu.

Legislator Papua : Warga Masyarakat Adat Amungme Tak Perlu Mengungsi Tinggalkan Tanah Leluhurnya

Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme & Kamoro (LPMAK), sebagai pengelola dana kemitraan Freeport Indonesia, terus melakukan berbagai program pengembangan masyarakat dalam berbagai bidang. Namun tidak semuanya mendapat apresiasi dari Legislator Papua, John N.R Gobai.

LEMASA Timika & Anggota DPR Papua Serahkan Raperda Penanganan Konflik Mimika Kepada Bupati Timika

(Foto penyerahan draft Raperda oleh anggota DPR Papua, John Gobai kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng)

Anggota DPR Papua, John NR Gobai, menyerahkan draft Raperda dan naskah akademik terkait penanganan konflik sosial di kabupaten Mimika, kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, sabtu 28 April 2018.

John Gobai : “Harus Ada Perda Penanganan Konflik Di Mimika Pasca Perdamaian Di Kwamki Narama”

Kabupaten Timika merupakan salah satu kota bisnis, dimana semua hal berujung pada kepentingan untuk memperoleh uang, oleh karena itu, Konflik Kwamki lama atau Kwamki Narama dinilai sebagai salah satu konflik kepentingan, yang serupa seperti konflik yang terjadi di Jakarta. Dan konflik ini bukan konflik perang suku karena perang suku dalam adat memiliki aturan dan larangan, anak kecil, perempuan dan pihak yang tidak tekait tidak boleh menjadi sasaran, dan hal ini tak terjadi pada konflik Kwamki Narama, sehingga konflik ini lebih tepat disebut konflik kepentingan.