Nabire.Net

Penerimaan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Provinsi Papua, mendapat sorotan dari berbagai pihak yang mengecam kuota calon siswa IPDN yang justru didominasi oleh warga non Papua.

Kecaman tersebut datang dari mantan Komisioner KOMNAS HAM RI, Natalius Pigai, serta Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan.

Natalius Pigai mengaku tersinggung dengan tidak adanya keadilan pada penerimaan praja IPDN yang mengakomodir OAP. Menurutnya hasil tersebut mencerminkan diskriminasi akut tanpa mempertimbangkan kebijakan bagi putra daerah untuk mengenyam pendidikan di IPDN.

“Negara tidak boleh melakukan diskriminasi dan segregasi atas dasar pertimbangan etnis, ras, golongan dan antar agama. Saya sangat tersinggung dengan Pemerintahan yang diskriminatif yang membiarkan rasialisme berkembang di negeri Pancasila”, kata Natalius melalui pesan singkatnya kepada Nabire.Net sabtu siang (01/09).

Natalius juga meminta kepada pemprov Papua maupun setiap pemkab untuk menyetop dukungan dana pendidikan.

Senada dengan Natalius, Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, juga menolak hasil tes penerimaan Praja IPDN yang justru kuotanya sangat minim bagi OAP.

Dirinya bahkan mengancam akan menolak penempatan Praja IPDN tahun 2019 karena merasa dipermainkan dengan tes IPDN yang mengabaikan anak-anak asli Papua.

Dari hasil penelusuran Nabire.Net, dari 56 nama calon Praja IPDN yang lulus seleksi akhir untuk Provinsi Papua, calon OAP yang dinyatakan lulus tidak mencapai 10%, demikian juga dengan jatah calon praja IPDN di Provinsi Papua Barat.

[Nabire.Net]