Protes Pelantikan Kepala Kampung Oleh Bupati, Warga Lakukan Pemalangan Dan Demo Di Sejumlah Tempat Di Nabire

(Pemalangan di jalan poros Wiraska)

Buntut dari pelantikan sejumlah Kepala Kampung oleh Bupati Nabire yang dicap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat kampung, karena tanpa melibatkan masyarakat kampung, masyarakat melakukan pemalangan di sejumlah tempat di kota Nabire, dan juga melakukan aksi demo menuntut penjelasan Bupati Nabire dan Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Kampung (BPMPK) kabupaten Nabire, selasa kemarin (18/07) dan rabu pagi (19/07).

Dari informasi yang diperoleh Nabire.Net, warga yang melakukan pemalangan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah kabupaten Nabire yakni warga kampung Wiraska SPA, Distrik Wanggar, warga kampung Masipawa, Distrik Napan dan warga kampung Yaro Makmur, kampung Jaya Mukti dan kampung Wami, Distrik Yaro.

Di Wiraska, warga melakukan pemalangan di jalan Poros kampung Wiraska, sehingga membuat warga yang ingin ke kota Nabire maupun ke arah kampung Wanggar Makmur tidak bisa lewat sehingga aktivitas warga terhambat.

Sementara di kampung Masipawa, Distrik Napan, warga melakukan pemalangan di Kantor Kampung Masipawa, dengan memalang gapura jalan masuk Kantor Kampung.

(Aksi Demo di Distrik Yar0/Dokpri.Adi.Prayitno)

Sedangkan di kampung jalan Distrik Yaro, warga dari 3 kampung menggelar aksi damai dengan membentangkan spanduk yang meminta penjelasan BPMPK Nabire terkait pelantikan Kepala Kampung yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Aksi palang dan demo di 3 lokasi tersebut, bisa dibubarkan dengan baik oleh pihak kepolisian baik dari Polsek Nabire Barat, Polsubsektor Distrik Yaro serta Polsek Napan.

Sebelumnya diberitakan Bupati Nabire, Isaias Douw S.Sos M.Ap, senin sore lalu (17/07) melantik 64 orang Kepala Kampung dan Pejabat Kepala Kampung dari 15 Distrik yang ada di kabupaten Nabire, bertempat di Guest House jalan Merdeka Nabire.

 Namun pelantikan tersebut mendapat sorotan dari sejumlah warga masyarakat yang mencap bahwa pelantikan Kepala Kampung tersebut tidak mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat, diskriminatif serta ilegal.

Terkait hal itu, selasa tadi (18/07), sejumlah masyarakat mendatangi Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Kampung kabupaten Nabire, untuk meminta penjelasan terkait pelantikan Kepala Kampung yang menurut mereka tidak mewakili aspirasi mereka.

Warga merasa tidak pernah memilih Kepala Kampung yang dilantik Bupati, selain itu tidak pernah ada pemilihan Kepala Kampung.

Ditambahkan, Kepala Kampung yang dilantik Bupati, berasal dari kampung mana ? karena masyarakat tidak mengenal Kepala Kampung tersebut dan tiba-tiba bisa jadi Kepala Kampung di kampung mereka.

Menurut warga, Kepala Kampung yang menurut mereka bermasalah yaitu Kampung Wanggar Makmur, Kampung karadiri II, Kampung Yaro I, Kampung Kalisemen SP2, Kampung Jaya Mukti dan Kampung Wami Jaya.

[Nabire.Net]

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *