Penyelenggara Pilbup Nabire Diwanti-wanti Terkait Penetapan DPT PSU

(Penyelenggara Pilbup Nabire Diwanti-wanti Terkait Penetapan DPT PSU)

Nabire, Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Nabire yang juga Sekretaris Tim Koalisi Nabire Bangkit, Marselus Gobai, serta Ketua Tim Koalisi Nabire Bangkit, Agus Rimba, kembali meminta kepada penyelenggara Pilbup Nabire untuk menetapkan DPT PSU Pilbup Nabire berdasarkan DP4 yang dikeluarkan Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Hal itu ditegaskan keduanya melalui siaran pers yang diterima Nabire.Net, kamis (08/04/21).

Dikatakan,  DPT untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Nabire 2020 harus Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021;

“PSU Pilkada Nabire bisa terjadi karena DPT yang Invalid. Oleh karena itu, Kami minta kepada KPU Nabire agar menetapkan DPS dan DPT PSU berdasarkan data jumlah Penduduk dan DP4 Pilkada Tahun 2020 Kabupaten Nabire yang dikeluarkan oleh DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI yaitu jumlah Penduduk: Laki-laki: 91.372, Perempuan: 80.480, Total: 852; dan Jumlah DP4 Penyerahan ke KPU tgl. 23 Januari 2020 berjumlah : 115. 141 ditambah DP4 Pemula Tambahan Penyerahan ke KPU tgl. 18 Juni 2020 sebanyak 736 sehingga DP4 yang menjadi DPS dan DPT PSU Nabire 2021 adalah 115. 877″, katanya.

Lanjutnya, DP4 yang dikeluarkan oleh DIRJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI tidak boleh disinkronisasi dengan data agregat Penduduk Kabupaten Nabire per 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL kabupaten Nabire dengan Jumlah Penduduk 256.621, atau dengan Agregat Penduduk Nabire SIAK Pelayanan Tahun 2020 Dinas DUKCAPIL Nabire sebanyak 248.136, atau dengan DPT Pilkada Nabire 2020 sebanyak 178.545 maupun DPT Pemilu 2019 sebanyak 188.081 karena data-data tersebut MK telah batalkan demi Hukum.

“Kami minta KPU cukup melakukan Validasi terhadap DP4 yang dikeluarkan oleh DIRJEN DUKCAPIL (by name by address) tidak perlu melakukan singkronisasi dengan DPT 2020 ataupun Data Agregat lain dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Nabire,” tuturnya.

Marselus juga meminta penyelenggara Pilbup untuk melibatkan ketiga Paslon, Pimpinan Parpol dan Tim Kampanye dalam setiap tahapan Validasi dan Verifikasi DP4 menjadi DPS dan DPT.

Jika KPU Nabire tidak menetapkan DPS dan DPT PSU sebanyak 115.877 sesuai Putusan MK maka itu akan bermasalah karena KPU tidak melaksanakan Putusan MK.

“Kami Tim Kampanye Paslon No. Urut 3 sebagai pemohon di MK yang dikabulkan permohonan kami akan terus kawal DP4 sebanyak 877 menjadi DPS dan DPT,” imbuhnya.

“Kami mohon KPU Provinsi, KPU RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI melakukan supervisi secara langsung di Nabire dalam tahapan Validasi, verifikasi dan penetapan DPS dan DPT,” tandas keduanya.

[Nabire.Net/Philemon Keiya]



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *