Pemprov Papua Tengah dan Kemenhub RI Tandatangani MoU Proyek Pengembangan Bandara Baru Nabire

Jakarta, 13 Juni 2024 – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menjalin kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) terkait pengembangan Bandar Udara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, yang merupakan ibukota Provinsi Papua Tengah.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM, bersama Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI, Maria Kristi Endah Murni, di Kantor Kemenhub RI, Jakarta, pada Kamis (13/6/2024).

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, menyatakan bahwa meskipun bandara baru telah beroperasi dengan baik dan melayani penerbangan antar provinsi maupun kabupaten, diperlukan percepatan peningkatan kualitas bandara agar pesawat berbadan besar bisa mendarat di Kabupaten Nabire. “Saat ini, bandara hanya bisa didarati pesawat setara jenis ATR. Untuk memungkinkan pendaratan pesawat sejenis Boeing, landasan pacu harus segera diperpanjang dengan harapan maskapai lain akan masuk, sehingga terjadi persaingan harga tiket yang sehat,” ujar Ribka Haluk.

Untuk percepatan pembangunan bandara tersebut, Ribka Haluk menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membangun VIP Room Bandara yang akan selesai tahun ini, melakukan land clearing pada areal rencana perpanjangan landasan pacu dan ujung bandara arah laut, serta penyambungan listrik dari PLN ke bandara baru. “Tahun ini, melalui APBD Provinsi Papua Tengah, kami akan memperpanjang landasan pacu dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter dengan lebar 45 meter. Kami juga akan menimbun ujung bandara sisi laut untuk zona keselamatan penerbangan masuk dan keluar, serta membangun pagar pengaman untuk menjamin keamanan penerbangan di bandara,” jelasnya.

Ribka Haluk menambahkan bahwa ketiga kegiatan tersebut sedang dalam proses tender fisik dan diharapkan pertengahan Juli sudah mulai dibangun, dengan target penyelesaian pada November hingga Desember 2024. Selain itu, dalam anggaran APBD Perubahan, akan dianggarkan pembangunan tower, penyelesaian pelebaran bandara agar sepenuhnya panjang 2.500 meter x 45 meter, pengadaan PK tipe 1, pembangunan apron, pengembangan ruang tunggu, dan kegiatan lainnya untuk mendorong Bandara Nabire lebih modern.

“Kami bersama Kemenhub RI bermaksud melaksanakan percepatan pembangunan kebandarudaraan di Provinsi Papua Tengah dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyediakan transportasi udara dari dan ke Nabire, serta mendukung kegiatan perekonomian, perdagangan, dan pariwisata di Provinsi Papua Tengah,” tambahnya.

Ribka Haluk menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan momen bersejarah bagi Pemerintah Provinsi Papua Tengah. “Ini sangat penting sebagai pedoman dalam melaksanakan percepatan pembangunan, khususnya Bandara Nabire,” tutupnya.

[Nabire.Net]