Kondisi Jalan Frans Kaisepo Depan Gereja GPSI Efata Nabire Memprihatinkan, Warga Bisa Tuntut Pemerintah Jika Alami Kecelakaan

(Kondisi Jalan Frans Kaisepo Depan Gereja GPSI Efata Nabire Memprihatinkan, Warga Bisa Tuntut Pemerintah Jika Alami Kecelakaan)

Nabire, Sudah beberapa bulan terakhir, kondisi Jalan Frans Kaisepo tepatnya di depan Gereja GPSI Efata Nabire, sangat memprihatinkan. Pasalnya, jalan tersebut lebih mirip dengan kolam ikan.

Dari pantauan Nabirenet, jika hujan mengguyur kota Nabire, maka jalan tersebut dipenuhi genangan air yang menyebabkan lubang di jalan tersebut semakin dalam.



Kondisi jalan diperparah dengan tidak adanya drainase di kiri dan kanan jalan serta ada pembuangan air dari salah satu rumah warga mengalir menuju jalan tersebut.

Ironisnya, jalan tersebut menjadi akses ke beberapa tempat-tempat strategis seperti Kantor PELNI Nabire, Kantor Bulog Nabire, Polsek Nabire Kota, Kantor Pertamina Nabire, dan sejumlah Sekolah.

Warga bahkan harus berkorban mengambil rute jalan lain untuk menghindari ruas jalan yang rusak tersebut.

Warga berharap agar pemerintah daerah bisa segera melakukan perbaikan jalan rusak tersebut sehingga tidak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas bagi pengendara.

Nabirenet mencoba menggali informasi dari salah seorang Staf Dinas PUPR. Kepada Nabirenet, Staf Dinas PUPR yang ingin dirahasikan namanya tersebut mengatakan bahwa ruas jalan tersebut adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten Nabire melalui Bina Marga.

Sebagai informasi, bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, perlu alarm peringatan bahwa ada sanksi apabila membiarkan jalan rusak. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Apabila karena kondisi cuaca atau kendala anggaran, masih dapat dilakukan cara lain. Yang penting bisa menjadi perhatian pengguna jalan untuk lebih waspada dan berhati-hati. Karena kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak terkena sanksi hukum. Pasal 24 ayat (2), dalam hal belum dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Ada ketentuan pidana bagi penyelenggara jalan yang abai terhadap kerusakan jalan sesuai wewenangnya. Pasal 273 UU No.22/2009 menyebutkan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp12 juta. Kemudian kalau sampai mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. Jika korban meninggal dunia, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta. Sementara, jika penyelenggaran jalan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan rusak dan belum diperbaiki dapat dipidana kurungan penjara hingga 6 bulan atau denda bayar maksimal Rp1,5 juta.

[Nabire.Net/Willem Dimara]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *