DPR RI Menyetujui RUU Pembentukan 3 DOB di Papua Untuk Disahkan Menjadi UU

DPR RI Menyetujui RUU Pembentukan 3 DOB di Papua Untuk Disahkan Menjadi UU

(DPR RI Menyetujui RUU Pembentukan 3 DOB di Papua Untuk Disahkan Menjadi UU)

Nabire, DPR RI menyetujui RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah dan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan untuk disahkan menjadi UU, pada Rapat Paripurna DPR RI ke-26, masa persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/06/2022).

(Baca Juga : Komisi II DPR & Pemerintah Sepakati Nabire, Merauke dan Jayawijaya Jadi Ibukota Provinsi Baru di Papua)

Persidangan diawali laporan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

Dalam laporannya, Ahmad Doli Kurnia melaporkan RUU usul DPR RI dimulai dari raker tingkat I antara pemerintah dengan Komite I DPD RI, kemudian pembentukan Panja Komisi II DPR RI.

Lanjut Ahmad, Panja Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Gubernur Papua, MRP dan DPRP dalam rangka menerima aspirasi terkait 3 RUU DPR RI tersebut.

Kemudian dilaksanakan Rapat Panja merumuskan dan menyinkronkan serta menyempurnakan pasal-pasal dalam RUU sesuai yang ditugaskan Panja.

Panja kemudian melakukan kunjungan kerja ke Merauke dan Jayapura untuk mendapatkan masukan tentang 3 bahasan UU tersebut. Lalu Panja menyepakati draft akhir untuk dilaporkan di Rapat Kerja tingkat I.

Kemudian dilaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Mendagri, Menpan RB, BKN dan Lembaga Administrasi Negara dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU Provinsi di Papua khususnya terkait pengisian formasi ASN di 3 calon provinsi hasil pemekaran di Papua.

Lanjut Ahmad Doli, dilakukan rapat kerja tingkat I antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Menkeu, Menteri Perencana Pembangunan Nasional dan Menkumham dengan acara pengantar Ketua Rapat, laporan Panja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat akhir Komite I DPD RI dan pendapat akhir dari pemerintah serta pengambilan keputusan dan penandatanganan pengesahan draft 3 RUU usul DPR RI tersebut.

Pada acara tingkat I tersebut, seluruh fraksi di Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan pemerintah secara bulat dan sepakat menyetujui meneruskan pada pembicaraan tingkat II atau Paripurna untuk pengambilan keputusan.

“Disetujuinya RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah dan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, kami berharap bahwa kebijakan Otsus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik tetapi dapat mempercepat pembangunan dan pemerataan di seluruh tanah Papua,” kata Ahmad Doli Kurnia.

Sidang dilanjutkan pendapat akhir Mendagri mewakili Presiden.

Dalam laporannya, Mendagri, Tito Karnavian mengatakan bahwa usulan pemekaran Papua berasal dari masyarakat Papua bertujuan untuk mensejahterakan Orang Asli Papua.

“Atas nama pemerintah, kami menyetujui disahkannya RUU menjadi UU,” kata Mendagri, Tito Karnavian.

Tito juga mengapresiasi Gubernur Papua, MRP, DPRP, para Bupati, Walikota, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda serta seluruh lapisan masyarakat di tanah Papua yang berkontribusi dalam pemekaran 3 provinsi.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU Provinsi Papua Selatan, RUU Provinsi Papua Tengah, dan RUU Provinsi Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

Hadir dalam rapat ini, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, Rachmat Gobel. Rapat paripurna dipimpin oleh Dasco.

Berikut wilayah pemekaran tiga daerah otonomi baru (DOB) Papua:

1. Provinsi Papua Selatan, ibu kota di Merauke
a. Kabupaten Merauke
b. Kabupaten Boven Digoel
c. Kabupaten Mappi
d. Kabupaten Asmat

2. Provinsi Papua Tengah, ibu kota di Nabire
a. Kabupaten Nabire
b. Kabupaten Paniai
c. Kabupaten Mimika
d. Kabupaten Puncak Jaya
e. Kabupaten Puncak
f. Kabupaten Dogiyai
g. Kabupaten Intan Jaya
h. Kabupaten Deian

3. Provinsi Papua Pegunungan, ibu kota di Jayawijaya
a. Kabupaten Jayawijaya
b. Kabupaten Pegunungan Bintang
c. Kabupaten Yahukimo
d. Kabupaten Tolikara
e. Kabupaten Mamberamo Tengah
f. Kabupaten Yalimo
g. Kabupaten Lani Jaya
h. Kabupaten Nduga

[Nabire.Net]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *