Nabire.Net

Nabire – Asosiasi Bupati Wilayah Meepago yang belum lama ini terbentuk dan telah melaksanakan Rapat Kerja di Nabire (06/03), kehadirannya mendapat reaksi berbeda dari warga. Ada yang menilai positif serta mendukung program-program yang diagendakan, namun ada juga yang kurang setuju dengan sejumlah program yang diagendakan.

Salah satu dari 16 program yang diagendakan oleh para pimpinan daerah di wilayah Papua Tengah ini yaitu mempersiapkan pemekaran Provinsi Papua Tengah.

Poin inilah yang banyak disorot oleh warga khususnya di wilayah Meepago, salah satunya oleh Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua, Jeckson Ikomou.

Dilansir dari media online milik Jeckson sendiri, MajalahWiyaiPapua.Com, Jeckson mengapresiasi langkah baik bagi pembangunan di wilayah Meepago, oleh para pimpinan daerah di wilayah tersebut.

Namun Jeckson tidak  sepakat dengan diangkatnya kembali isu pemekaran Papua Tengah, yang merupakan isu lama.

Dalam pandangannya, isu pemekaran Papua Tengah sarat akan berbagai kepentingan mulai dari kepentingan pribadi, kepentingan politik serta jabatan. Apalagi ia menilai bahwa pencetus isu pemekaran yang diangkat kembali ke permukaan yaitu Bupati Nabire, mandul dalam membangun kabupaten Nabire selama 2 periode atau 9 tahun.

Diuraikan Jeckson, ada banyak indikator kegagalan Bupati Nabire dalam mengurus daerahnya, dua diantaranya persoalan dana pendidikan bagi mahasiswa, persoalan sampah, dan lain sebagainya.

Menurutnya, pemekaran di Papua selama ini hanya untuk merampok uang rakyat, dan tidak mendatangkan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua. Pemekaran hanya akan menguntungkan warga Non Papua.

Penolakan terhadap pemekaran Papua Tengah juga akan disampaikan oleh GNPK-RI Provinsi Papua melalui surat yang dikirimkan kepada Mendagri, Seknas serta DPR-RI. Ketiganya diminta menolak segala macam rencana pemekaran Papua Tengah.

[Nabire.Net]