Biak Dinilai Lebih Layak Jadi Ibukota Provinsi Papua Tengah

Tarik ulur tentang letak ibu kota Provinsi Papua Tengah yang hingga kini masih menjadi polemik oleh beberapa kubu yang menginginkan letak ibu kota Timika, Biak, maupun Nabire, diharapkan tidak terlalu diperdebatkan tetapi seharusnya semua pihak harus bersatu agar pemekaran provinsi Papua Selatan dapat berjalan, dan akan diatur kemudian letak ibu kotannya.

Berdasarkan 16 daerah otonom baru (DOB) yang telah disetujui komisi II DPR-RI dan mendapatkan Ampres di Papua dan Papua Barat, terdapat 14 calon DOB kabupaten/kota dan 2 calon Provinsi masing-masing Calon Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah sehingga semua kubu diharapkan bersatu untuk menerima pemekaran provinsi tersebut tanpa memperdebatkan letak ibu kotanya.

“Kita harus bersatu, agar calon Provinsi Papua tengah ini jalan dulu, ibu kota Provinsi jangan menjadi masalah dan tarik ulur, kita serahkan kepada tim audit dari Dirjen Otda yang sudah turun melakukan penilaian karena mereka yang akan menentukan,’’ ujar Alof. ST. Rumayomi Koordinator Perjuangan Provinsi Papua Wilayah Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Ketika ditanya mengenai daerah mana yang dianggap paling strategis letak ibu kota Provinsi Papua tengah nanti, menurut Rumayomi, jika dilihat dari infrastruktur yang tersedia, ibu kota Papua tengah berada di Biak. Namun, ujar dia, semuanya kembali kepada Dirjen Otda berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan.

“Untuk Timika akan membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar masyarakat pesisir jangkau dan wilayah Timika 80 % sudah dimiliki oleh PT. Freeport. Nabire juga tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan ibu kota provinsi, tetapi kita serahkan kepada Kemendagri yang menentukan, tetapi kalau menurut saya alangkah baiknya di Biak,” sebutnya.

Sebelumnya anggota DPR-RI asal Papua Yoris Raweyai i berpendapat keberadaan ibu kota Provinsi Papua Tengah sebaiknya disarakan untuk berada di Biak. Hal ini, menurutnya, Biak sangat strategis dan relevan untuk menjangkau beberapa daerah yang ada di kawasan pesisir teluk Cenderawasih dan memiliki infrastruktur yang cukup memadai seperti bandara dan dermaga berstandar internasional,

’’Bagi saya ibu kota Provinsi Papua Tengah sebaiknya di Biak, karena infraktruktur berupa bandara, dermaga, statusnya sudah ditingkatkan pemerintah menjadi intenasional. Sehingga cukup mendukung dan mudah menjangkau beberapa daerah yang ada, tetapi semua kita kembalikan kepada Dirjen Otda yang akan menentukan,’’terang Yoris Raweyai

Yoris mengakui bahwa penetapan ibu kota baik Kabupaten maupun Provinsi tidak serta-merta ditetapkan oleh Pemerintah begitu saja, tetapi harus berdasarkan beberapa aspek dan kajian-kajian sesuai undang-undang.

“Kita sebatas mengusulkan ibu kota, tetapi penetapan ibu kota provinsi itu harus berdasarkan kajian-kajian dari pemerintan dan DPR, agar kedepan tidak menjadi polemik di masyarakat dan berdampak terhadap proses pembangunan yang ada di daerah pemekaran,’’ tandasnya.