5 Anggota KPU Nabire & 2 Anggota Panwas Nabire Dijatuhi Sanksi Peringatan Keras Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terkait Pelanggaran Kode Etik Pilkada

Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang dibacakan pada Sidang Kode Etik Terbuka (04/05), menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada lima Teradu dari KPU Kabupaten Nabire, Papua dan dua Teradu dari Panwas kabupaten Nabire, Papua. Ketujuh Teradu dinyatakan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilukada pada bulan desember 2015, sesuai PUTUSAN No.85/DKPP-PKE-V/2016 dan No. 86/DKPP-PKE-V/2016.

“Menjatuhkan  sanksi  berupa Peringatan Keras kepada Teradu  I  atas  nama Petrus Rumere,  Teradu  II  atas  nama Agus  Salim,  Teradu  III  atas  nama Oktovianus Takimai,  Teradu  IV  atas  nama Oktovin  Flora  Kurubuy, dan  Teradu  V  atas  nama Nelius Agapa selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire, dan kepada Teradu VII atas nama Abetnego Damba selaku Anggota Panwas Kabupaten Nabire, Provinsi Papua; Menjatuhkan  sanksi  berupa Peringatan kepada  Teradu  VI  atas  nama  Andreana Sahempa selaku  Ketua merangkap Anggota Panwas Kabupaten Nabire,  Provinsi Papua;”

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV,  dan  V;  dan  kepada  Bawaslu  Provinsi  Papua  sepanjang  terhadap  Teradu  VI  dan Teradu  VII untuk melaksanakan Putusan  ini paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah dibacakan; Dan Memerintahkan   kepada   Badan   Pengawas   Pemilu   Republik   Indonesia   untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.”

Perkara ini sendiri diadukan oleh empat orang, yakni Decky Kayame, Yulianus Magai, dan Nicolaus Dogomo sebagai Pengadu I, dan Hendrik Andoi sebagai pengadu II.

Secara garis besar, pokok pengaduan mereka sama, terkait memerintahkan aparat kepolisian mengambil paksa Form C1-KWK dari Distrik Siriwo dan Distrik Dipa, mengubah perolehan suara Paslon Decky Kayame-Adektus Takerubun di Distrik Siriwo dari seharusnya 5.003 menjadi 2.174 suara dan di Distrik Dipa dari jumlah seharusnya 4.800 menjadi 1.856 suara, memberhentikan Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa dan Distrik Siriwo tanpa alasan yang dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan, dan bertindak tidak profesional dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2015.

Sementara itu, Teradu VI dan Teradu VII didalilkan oleh Pengadu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena melakukan pembiaran atas pelibatan aparat keamanan dalam pengambilan C1-KWK

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie didampingi lima Anggota, yakni Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka Subekti, Anna Erliyana, dan Ida Budhiati.

Surat Putusan Lengkap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bisa diunduh disini.

[Nabire.Net]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *