Warga Pertanyakan Penyelesaian Ruas Jalan Kimibay-Napan & Jalan Ambles di Nifasi

(Kondisi jalan ambles di depan gereja Nifasi)

Nabire – Warga Kampung Nifasi mempertanyakan pengerjaan ruas jalan nasional Kimibay-Napan serta penanganan jalan ambles di depan gereja Eklesia kampung Nifasi, Distrik Makimi, kabupaten Nabire.

Hingga saat ini, pengerjaan badan jalan nasional ruas Kimibay-Napan masih dilakukan oleh Pemprov Papua.  Padahal penanganan jalan tersebut sudah cukup lama dilaksanakan.

Hal itu disampaikan Saverius Tebay, mantan Kepala Distrik Makimi, kepada Nabire.Net, senin (03/02).

(Baca Juga : Tolak Tambal Sulam Jalan, Warga Wilayah Timur Nabire Pertanyakan Penanganan Ruas Jalan Kimibay-Napan)

Ia bercerita, ruas jalan tersebut ditangani semenjak ruas jalan Kimibay-Napan dan ruas jalan di Kabupaten Sarmi dijadikan jalan percontohan oleh Pemerintah Provinsi pada 2008 melalui sumber dana Otonomi Khusus.

Seiring waktu, ruas jalan Kimibay-Napan sudah termakan usia dan lubang disana-sini. Ruas jalan tersebut merupakan akses bagi warga Distrik Makimi, Napan, Moora mapun Wapoga.

Lebih lanjut Tebai mengatakan, jika memang Pemprov tidak serius melakukan pekerjaan ruas jalan itu, ia meminta kepada pemerintah pusat melalui Satker Balan Jalan Nabire untuk mengambil alih pekerjaan tersebut.

“Tindak lanjut dari surat permohonan pemerintah Distrik Makimi pada 2014, maka ada respon balik pada tahun 2015 dikerjakan dibawah penanganan pemerintah Provinsi Papua, dengan dipajang papan Proyek di dua titik dengan bertuliskan pengerjaan pengaspalan paket jalan 40 km baik di Tanjung Wiyai, maupun di depan Gereja Eklesia Jemaat Nifasi tepatnya di lokasi longsor saat ini”, katanya.

Saverius mengamati hasil pengerjaan proyek pengaspalan tahun 2015 tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan papan proyek. Menurutnya kalau dikerjakan 40 KM, maka saat itu jalannya sudah mulus seperti sejak tahun 2015 mulai dari kampung Samabusa sampai di Kampung Maidey Distrik Makimi yang berjarak kurang dari 40 KM.

Tebai merasa kecewa pelaksanaan pekerjaan itu tidak direalisasikan sesuai target pemerintah sehingga pihaknya bertanya-tanya hal ini kesalahan pemerintah atau kesalahan pihak pelaksana proyek dalam hal ini PT. AMP.

“Dari 40 KM itu yang dikerjakan tersebar di beberapa titik yang rusak parah, sedangkan sisanya entah dikerjakan di jalan mana”, tanyanya.

Dari kondisi demikian, warga masyarakat selaku penerima manfaat merasa kecewa. Tentunya mereka tidak secara langsung mengungkapkannya, tetapi mereka memikirkan tentang apa yang mereka alami  dari tahun ke tahun karena ruas jalan Kimibay-Napan ini merupakan akses satunya merupakan urat nadi perekonomian masyarakat wilayah timur Nabire.

Pada awal 2019, sesuai informasi yang ia dapatkan ketika berkoordinasi dengan pimpinan Satuan Kerja BJN Nabire Wilayah VIII Nabire Timur, maka akan dijadikan Ruas Jalan Kimibay Lagari menjadi Pengawasan Nasional.

Saat itulah sebagai masyarakat Nabire Timur, Tebai merasa perjuangannya terpenuhi. Lebih terbukti lagi ketika dirinya melihat papan Proyek yang dipampangnya melalui APBN pada awal 2019 untuk pengerjaan pengaspalan di depan Wisata Nusi.

Hal itu merupakan awal keberpihakan pemerintah secara penuh, karena menurut Tebai pemerintah provinsi Papua melalui instansi teknis menjadikan badan jalan Kimibay-Lagari sebagai lahan bisnis. Mengapa tuduhan itu muncul ? Paket kegiatan muncul di akhir tahun anggaran dengan waktu pengerjaan yang abu-abu.

Menyoal intervensi Pemerintah Provinsi atas ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat, Tebai mengungkapkan bahwa Dinas PU Provinsi jangan manfaatkan anak-anak daerah Nabire sebagai kaki tangan untuk mengeksekusi proyek sisa tahun anggaran.

Nabire khususnya Wilayah Timur Nabire sering kali dijadikan sebagai lahan bisnis. Masih banyak lahan yang bisa dikerjakan, asal jangan sabotase ranah atau areal kerja pemerintah pusat. Mereka juga ada anggarannya tersendiri yang terbukti hasil kerjanya.

“Kami bicara berdasarkan fakta. Silahkan diuji dan dilihat jika ada pihak tertentu yang membantahnya. Buktinya di awal Tahun 2020 pekerjaan pelebaran badan jalan di SP 2 belum rampung di bulan Februari 2020”, lanjut Tebay.



Jalan Ambles Di Kampung Nifasi

Di tempat terpisah, Ketua Bamuskam Niko Monei didampingi Kepala Kampung Nifasi Ahmad, menyinggung soal badan jalan yang ambles di depan Gereja Eklesia Nifasi.

Ketua Bamuskam mengatakan pihaknya sedang menunggu pembangunan bronjong atau taluk atas longsornya badan jalan ini.

“Saya larang keras pemerintah Provinsi yang datang bangun, saya akan awasi itu apalagi ini di depan pintu rumah saya. Silahkan Satker Pusat yang ada di Nabire datang ukur dan bangun longsor ini”, katanya.

Lebih lanjut Kepala Kampung mengatakan, pihaknya besok senin atau selasa akan ajukan permohonan penanganan badan jalan yang ambles ini.

“Kami sudah laporkan kepada Kepala Distrik dan diarahkan agar buatkan surat dan kami mengetahui untuk segera diusulkan kepada Satker Pusat yang ada di Nabire karena ini menjadi kewenangan pemerntah pusat”, akunya.

Ketika media berkonfirmasi kepada kepala Distrik Makimi, Suparno, hal tersebut dibenarkan. Adanya terjadi longsor badan jalan di depan Gereja Eklesia Nifasi Distrik Makimi. Akan segera diusulkan ke Satker BJN Wil. VIII Nabire.

Berkaitan dengan pengerjaan penambalan ruas jalan, maka kami tidak pernah diberitahu kegiatan pembangunan pelebaran badan jalan. Padahal kegiatan itu dikerjakan di jantung kota Distrik Makimi.

Proyek ini dikerjakan oleh PU Provinsi sementara badan jalan ini di bawah pengawasan pemerintah pusat melalui Satker BJN Wilayah VIII.

Jika demikian dimana wibawa Pemerintah Provinsi ? Pak Jupen bertanya-tanya. Kami selaku kepala wilayah melarang kegiatan apapun yang dikerjakan oleh pemerintah Provinsi di badan jalan milik pemerintah Pusat. Kami larang itu. Silahkan mencari lokasi lain yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mengakhirinya.

[Nabire.Net/Saverius Tebay]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *