Warga Nabire Laporkan Ada Potensi Kecurangan Pemilu, Ini Cara Mengantisipasinya

Nabire – H-1 jelang pencoblosan Pemilu 2019, sejumlah warga di Nabire melaporkan kepada Nabire.Net bahwa ada indikasi pihak-pihak tertentu yang diduga ingin melakukan kecurangan pada Pemilu 2019 seperti memanipulasi formulir C6 untuk mobilisasi massa pemilih hingga dugaan pembagian amplop (money politic) dan  jual beli suara untuk memenangkan capres dan caleg tertentu. Sejumlah laporan yang Nabire.Net terima, telah diteruskan ke Bawaslu kabupaten Nabire untuk ditindaklanjuti.

Beberapa laporan yang diterima Nabire.Net dari warga terkait indikasi ingin melakukan kecurangan  diantaranya ada instruksi untuk memenangkan capres tertentu, satu paket dengan caleg tertentu dari tingkat pusat hingga kabupaten.

Selain itu, warga melaporkan ada rapat-rapat yang telah dilakukan dengan melibatkan penyelenggara pemerintah dan penyelenggara pemilu di tingkat terbawah dengan tujuan untuk memenangkan salah satu partai maupun caleg tertentu serta pembagian amplop.

Bahkan ada warga yang melaporkan ke Nabire.Net bahwa formulir C6 harus dijatah sekian puluh lembar untuk pihak-pihak tertentu.

Semua laporan tersebut, telah Nabire.Net teruskan ke Bawaslu kabupaten Nabire.

Lalu bagaimana caranya mengantisipasi kecurangan yang dapat terjadi dalam Pemilu 2019 ?

Secara kategoris, kecurangan Pemilu bisa dibagi dua jenis, yakni: pertama, kecurangan Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) dan kedua yang bukan TSM. UU No. 10 tahun 2016 tentang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota Pasal 135A mengartikan, yang dimaksud “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan secara struktural. Baik aparat pemerintah maupun Penyelenggara Pemilihan secara bersama-sama. Yang dimaksud “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan dengan matang, tersusun, dan rapi. Yang dimaksud “massif” adalah dampak pelanggaran luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Sedangkan kecurangan yang bukan TSM tidak sebagaimana dimaksud UU No. 10 tahun 2016 Pasal 135A

Perilaku curang di Pemilu bisa dilakukan secara by design, atau melalui perencanaan matang dari awal (hulu) hingga akhir (hilir). Yakni: dari kegiatan yang berhubungan dengan pendataan penduduk dan pengelolaan data pemilih serta pengelolaan dan distribusi logistik, khususnya surat suara. Ending atau ujungnya pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, yakni: memperoleh suara signifikan di Pemilu/Pilkada. Kecurangan bisa juga dilakukan secara by accidental atau dilakukan seketika itu juga, terutama dengan mengambul fokus pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Namun tujuannya sama, yakni: beroleh suara di Pemilu dengan cara-cara curang.

Dari sisi pelaku, bisa dilakukan oleh siapa atau kelompok mana saja. Baik kecurangan by design maupun by accidental, jarang berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, kecurangan Pemilu melibatkan tiga aktor penting, yakni: Penyelenggara Pemilu (oknum jajaran KPU atau Bawaslu) dan partai politik/calon legislatif (caleg)/tim sukses, baik langsung maupun melalui tidak langsung. Hipotesis ini mudah dipahami karena tidak mungkin oknum jajaran Penyelenggara Pemilu melakukan kecurangan jika tidak diendorse, oleh pihak yang memesannya (parpol, caleg atau tim sukses). Kecurangan kolektif ini lebih berpeluang berhasil, sedangkan kecurangan yang dilakukan secara individual (misalnya hanya inisiatif caleg) lebih banyak gagalnya. Baik kecurangan secara by design atau by accidental, nyrais tidak ada yang gratis. Di dalamnya ada unsur vote buying dan vote trading.

Kecurangan Pemilu harus dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya belum terjadi atau potensi, tetapi bisa juga sebagai sesuatu telah terjadi, nyata atau manifest. Sebagai suatu potensi, hal tersebut logis saja dilontarkan sepanjang tidak dimaksudkan untuk menjust atau memvonis invidu atau kelompok manapun telah terjadi kecurangan. Melainkan lebih ditujukan untuk menarik perhatian dan peringatan (warning). Misalnya, adanya DP4 tidak clear, 31 juta data pemilih belum masuk ke Daftar Pemilih Tetap, data invalid, data ganda, Information technology (IT) KPU bermasalah, ribuan e-KTP berceceran dan sebagainya akan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu untuk melakukan kecurangan. Hal ini tujuannya sebaga peringatan dini, meskipun bisa saja hal tersebut diungkapkan sebagai bentuk kecurigaan berkelebihan atau politisasi.

Pemungutan dan Rekapitulasi Suara

Modus-modus kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara antara lain: pertama, memanfaatkan kemungkinan lamanya waktu dalam penghitungan suara di Pemilu 2019. Hal ini sebagai dampak dari penggabungan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif (Pileg) Anggota DPR, DPD dan DPRD, banyaknya partai politik (16 partai) peserta Pemilu, banyaknya calon legislatif (caleg), banyaknya jenis surat suara (ada lima) untuk Pilpres dan Pileg (DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi) dan membengkaknya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi 809.500 atau sekitar dua kali lipat dari Pemilu 2014. Selain berdampak pada lamanya kegiatan penghitungan suara (bisa lebih dari satu hari), juga berpotensi kepada terjadinya kecurangan dengan memanfaatkan kelengahan dan keletihan petugas KPPS.

Kedua, memanfaatkan sisa surat suara tidak terpakai di TPS untuk dicoblos oleh oknum petugas Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah dipesan oleh oknum partai politik tertentu untuk diberikan atau untuk kepentingan tertentu pula. Akibatnya, perolehan suara kubu tersebut bisa menggelembung, sedang kubu lainnya mengempis. Penyebabnya bisa berasal dari pertarungan antar partai politik dan internal caleg, namun bisa juga diinisiasi oleh caleg yang suaranya terpaut jauh dari sangat terdekatnya. Kecurangan berpeluang terjadi terutama pada TPS yang tidak terdapat saksi partai dan pemantau Pemilu. Kalaupun ada, saksi tersebut sudah ‘diamankan’ oleh pihak yang melakukan kecurangan.

Ketiga, kecurangan dalam menuliskan hasil penghitungan suara plano alias C1 pleno dengan penulisan hasil pada formulir C1. Celahnya jika petugas KPPS mengajak atau membolehkan saksi partai membantu menuliskan rekapitulasi penghitungan suara. Kecurangan semacam ini tidak mungkin terjadi hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan atas persekongkolan petugas KKPS dengan para saksi yang juga dibiarkan oleh Pengawas TPS (PTPS). Dengan kata lain kecurangan semacam ini dilakukan secara kolektif atau jamaah. Sebagian besar kasus semacam ini tidak melulu dilakukan oleh oknum tertentu secara disengaja atau direncanakan, melainkan kekeliruan akibat lelah atau motif hendak mempercepat penghitungan suara.

Keempat, kecurangan saat rekapitulasi suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan entry data biasanya dilakukan atau dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Entry data berpatokan pada formulir C1 dan membuka formulir C2. Entry data oleh PPS ada yang dilakukan secara computerized namun ada juga yang manual. Modusnya melalui kerja sama antara KPPS dengan PPS. Lalu anggota PPS menyiapkan formulir C2 pengganti yang sesuai dengan formulir C1 yang telah dicurangi dari TPS. Contoh konkritnya, petugas entry data memasukkan angka yang tidak sebagaimana fakta yang tertera dalam rekapitulasi penghitungan suara di C1. Misalnya, tertulis 235 diubah menjadi 253. Jika jumlah TPS yang dicurangi cukup banyak jumlahhnya, secara kumulatif hasil akhir rekapitulasi di PPK bisa sangat signifikan.

Kelima, kecurangan dikontribusi oleh partai, terutama caleg yang kalah dalam Pemilu, atau caleg yang perolehan suaranya terpaut jauh dibandingkan dengan kompetitornya sesama caleg. Akan makin potensial lagi manakala selisih perolehan suaranya sangat tipis. Oleh karena itu, caleg yang perolehan suaranya unggul terpaut tipis dengan kompetitor dari internalnya harus intens mengawal rekapitulasi perolehan suara di PPK. Tapi adakalanya hal ini hasil kompromi antara caleg di internal partai yang masih berpeluang beroleh kursi dengan yang sama sekali tidak berpeluang. Caleg yang berpeluang meminta caleg yang tidak lagi berpeluang agar suaranya diberikan atau dikonversi ke caleg yang masih berpeluang. Pelanggaran ini hanya akan terjadi, jika melibatkan seluruh unsur Penyelenggara Pemilu, yakni: pihak PPK, PPS dan KPPS. Usaha semacam ini berpeluang menuai hasil ketika rekapitulasi suara di tingkat TPS/KPPS dan PPK. Sedangkan pada kegiatan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota, sulit berhasil karena perolehan suara sudah banyak diketahui publik dan sudah tergambar secara jelas perolehan suara/kursi partai atau caleg.

Langkah Antisipasi

Antisipasi menurut Guru Besar Psikologi Universitas Atma Jaya Jakarta Irwanto (2019) adalah sikap dan tindakan manusia untuk mempersiapkan tanggapan terhadap situasi yang belum terjadi berdasarkan bukti-bukti atau observasi saat ini. Antisipasi dilakukan dengan sejumlah langkah, diantaranya: pertama, Penyelenggara Pemilu baik jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP harus menjaga dan memelihara profesionalitas, integritas, independensi dan netralitasnya. Hal tersebut harus ditunjukkan dalam segala kebijakan, pengaturan, keputusan, ucapan serta tindakan yang dilakukannya. Jika hal tersebut diabaikan, maka sulit bagi Penyelenggara Pemilu untuk mengantisipasi, mencegah atau menindak pelaku pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2019.

Kedua, tugas Penyelenggara Pemilu di Pemilu 2019 memang berat. Selain harus melakukan tugas pokok yakni: menyelenggarakan Pemilu bagi KPU, bagi Bawaslu harus mampu mendeteksi dan mencegahnya (detecting and deterring) segala potensi kecurangan, baik yang sistematis/by design atau accidental di semua tingkatan kegiatan penghitungan suara, termasuk terhadap aktor-aktor yang berpotensi melakukan kecurangan. Harus diingat bahwa Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu, tidak bekerja di ruang hampa, melainkan di alam nyata. Karenanya, kemampuan untuk mendeteksi potensi kerawanan dan kecurangan secara detail dan mencegahnya secara empirik, sangat penting. Jika kecurangan Pemilu sudah mewujud menjadi suatu kenyataan, maka yang berbicara adalah penindakan dan penegakan hukum oleh jajaran Bawaslu.

Ketiga, Pemilu 2019 penuh tantangan dan kompleks. Segala pelanggaran dan kecurangan bisa terjadi dan berpangkal dari aktivitas yang sudah dapat diprediksi, namun juga yang di luar prediksi (unpredictabel). Oleh karena itu, seperti diingatkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Penyelenggara Pemilu harus mampu menerapkan manajemen krisis untuk dapat mengatasi persoalan tersebut dengan baik. Di era teknologi informasi digital ini, bisa saja terjadi kejahatan yang tujuannya menggagalkan Pemilu, seperti melakukan pembobolan dan pengrusakan terhadap sistem informasi KPU. Termasuk potensi gangguan keamanan terhadap hasil Pemilu yang dilakukan oleh pihak-pihak kalah dalam Pemilu.

Keempat, ikhtiar mengatasi kecurangan Pemilu tidak cukup hanya dilakukan Penyelenggara Pemilu, melainkan harus dilakukan dan didukung seluruh partai politik peserta Pemilu, kandidat dan tim kampanye dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan menjadikannya sebagai isu dan musuh bersama (common enemy) yang harus diperangi secara massif. Bahkan jika perlu partai politik membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau Gugus Tugas mengatasi kecurangan Pemilu yang diterjunkan ke seluruh titik-titik krusial terjadinya potensi kecurangan Pemilu, khususnya pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Diatas itu semua, Netralitas TNI/Polri/birokrasi dalam menekan dan mengeleminir potensi maupun realitas kecurangan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019, sangat strategis dan besar peran dan pengaruhnya guna mewujudkan Pemilu 2019 yang berintegritas.

(Sumber : https://akurat.co/news/id-493761-read-antisipasi-kecurangan-pemilu-2019)

Antisipasi Menurut Bawaslu Nabire

Bawaslu Nabire sendiri telah menghimbau kepada warga Nabire untuk tetap memilih jika sudah memiliki hak pilih  serta sudah terdaftar di DPT maupun DPTb dan DPK.

Menurut anggota Bawaslu Nabire, Adriana Sahempa, jika hingga hari ini warga tidak menerima formulir C6, maka warga tetap harus datang ke TPS dengan membawa E-KTP untuk menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai hak pilih warga disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab.

Ditambahkan Adriana, jika ada penyelenggara pemilu seperti KPPS yang melarang atau menghalangi warga untuk menggunakan hak pilih karena tidak memiliki formulir C6, padahal warga terdaftar di DPT maupun DPTb, maka warga harus melaporkan penyelenggara pemilu atau anggota KPPS tersebut ke Bawaslu, maka petugas KPPS tersebut akan dijerat pasal 510 UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda palinbg banyak 24 juta.

(Baca Juga : Penting !! Himbauan Dari Bawaslu Nabire Terkait Formulir C6 & Mobilisasi Massa Lintas TPS)

Selain itu, untuk mengantisipasi agar kita bisa tetap memilih, datanglah ke TPS lebih awal, seperti diketahui TPS menerima pendaftaran pemilih mulai pukul 07.00 s/ 13.00 waktu setempat. Lebih dari pukul 13.00 waktu setempat, pendaftaran ditutup. Namun petugas TPS tetap harus melayani warga yang sudah mendaftar dibawah pukul 13.00 sampai antrian selesai. Jika ada petugas TPS yang menutup TPS pukul 13.00 padahal masih banyak warga yang sudah mendaftar dibawah pukul 13.00 waktu setempat dan masih mengantri, maka petugas TPS telah melanggar aturan dan berhak ditindak.

Mari kawal pelaksanaan Pemilu 2019 agar berlangsung dengan jujur dan adil. Laporkan kepada Bawaslu atau pihak kepolisian jika menemukan indikasi kecurangan pada Pemilu 2019 di tempat anda. Jadikan Pemilu 2019 Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat.

[Nabire.Net]


Silahkan Komentar

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

[+] monkey emoticons by andreasandre Modified from nartzco source code.